BERTUAHPOS – Pemerintah akan merilis sistem Payment ID pada 17 Agustus 2025. Sistem ini menghubungkan seluruh transaksi digital, mulai dari rekening bank, dompet elektronik, QRIS, hingga pinjaman online, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Otoritas pajak dapat memantau transaksi tersebut secara real-time.
Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Sebagian masyarakat khawatir sistem tersebut menjadi bentuk pengawasan berlebihan dan memberatkan. Secara fungsinya, Payment ID dianggap memiliki potensi ganda, kata Dosen dan pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Arin Setyowati.
“Jangan dilihat hanya sebagai alat pemantauan pajak. Jika adil dan transparan, Payment ID bisa menjadi gerbang inklusi keuangan,” ujarnya, dikutip, Senin, 12 Agustus 2025.
Arin memaparkan, nilai transaksi digital nasional diperkirakan menembus USD130 miliar pada 2025 dengan pertumbuhan rata-rata 19% per tahun. Menurutnya, Payment ID dapat memperkuat kepercayaan investor, menutup celah transaksi ilegal, dan meningkatkan kualitas data ekonomi digital.
Namun, rencana ini memicu kekhawatiran publik, terutama terkait potensi pajak langsung pada semua transaksi. Arin menegaskan Payment ID seharusnya menjadi alat pemberdayaan, misalnya membantu bank dan fintech menilai kelayakan kredit UMKM yang sebelumnya sulit mengakses pembiayaan.
Meski Bank Indonesia memastikan sistem ini berbasis persetujuan pengguna dan sesuai UU Perlindungan Data Pribadi, isu keamanan dan privasi tetap mengemuka.
“Negara akan memegang data keuangan yang sangat sensitif. Tanpa pengawasan independen, risiko penyalahgunaan tetap ada,” kata Arin.
Agar implementasi berjalan lancar, Arin merekomendasikan tiga langkah: Pertama, implementasi disertai sosialisasi, fokus pada pelaku ekonomi besar dan penghindar pajak; kedua, batas nilai transaksi sebelum data digunakan untuk perpajakan, agar UMKM dan penerima remitansi tidak terbebani; ketiga, manfaat balik untuk masyarakat melalui akses kredit murah, subsidi adil, dan bantuan sosial tepat sasaran.***
