BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — DPRD Provinsi Riau menyoroti sikap Gubernur Riau Syamsuar yang menunjuk dua pejabat strategis menjadi komisaris utama di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) H Jonli terpilih sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) Riau dan Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau John Armedi Pinem sebagai Komut PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
Menurut Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Syamsuar sebagai Gubernur Riau sejauh ini tak pernah menjalin komunikasi dengan DPRD Riau terkait penunjukan itu.
“Padahal, ini adalah bagian dari kerja DPRD Riau untuk mengawasi mulai dari proses penerimaannya. Dia mengaku kaget dengan keputusan Syamsuar tersebut,” katanya, Senin, 25 Januari 2021.
Dia menambahkan, sebelumnya pernah dibahas mengenai jabatan komisaris di BUMD adalah perwakilan dari pemerintah. Namun juga bukan berarti, yang ditempatkan pada jabatan itu adalah orang yang masih memegang jabatan strategis.
“Masa Kepala Dinas Tenaga Kerja yang hari ini punya banyak PR malah jadi Komut. Parahnya lagi biro ekonomi. Dia pembinaan BUMD, dia terlibat dan ada disana yang akan dibina,” Jelas Husaimi.
Dia mengatakan, baik Kadisnakertrans dan Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, keduanya akan melakukan pekerjaan ganda. Terutama untuk Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau yang betugas melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMD, malah akan menjadi pihak yang diawasi.
“Ini susah, dia pengurus dia pula jadi yang diurus. Bagaimana dia melakukan pembinaan BUMD ini ketika dia komisaris disitu,” ungkap Husaimi.
Menurut pandangannya, sikap Syamsuar—menunjuk dua pejabat Pemprov Riau sebagai komisaris di BUMD—sebagai bentuk ketidakseriusan Pemprov Riau dalam mengelola BUMD. Dia menyarakan agar keputusan itu dikaji kembali.
Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam John Armedi Pinem, tidak menapik hasil Tim Panitia Seleksi (Pansel) terkait jabatan komisaris dan direksi kedua BUMD Riau itu. “Ya benar,” katanya, Senin, 25 Januari 2021.
Hanya saja lanjutnya, hasil Tim Pansel itu baru disahkan saat digelarnya Rapat Umum Penegang Saham (RUPS). Rencananya, RUPS akan dilaksanakan awal Bulan Februari. “Tinggal pengesahan saja lagi. Dijadwalkan tanggal 3 Februari nanti RUPS-nya,” papar John lagi.
Selain Komut PT PIR dan PT SPR sambung John, jabatan Direksi juga sudah ditetapkan oleh Tim Pansel. Untuk Dirut PT PIR yakni, Adel Gunawan. Kemudian sebagai Direktur PT PIR Syafrudin Atan. Sementara untuk Direksi PT SPR yakni Fuadi Noor.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Gubernur Riau H Syamsuar telah melakukan wawancara akhir terhadap para calon komisaris dan direksi dua BUMD Riau itu. Dari tiga calon terbaik, dipilih satu untuk menduduki jabatan tersebut. (bpc2)
