BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pemprov Riau meminta kepada sektor industri agar tidak “tutup mata” terhadap persoalan yang dihadapi oleh petani sawit di daerah—sebagai dampak dari kebijakan larangan ekspor CPO sebagaimana ditetapkan pemerintah pusat.
Gubernur Riau Syamsuar meminta sektor industri kelapa sawit di daerah sekiranya bisa memberikan solusi sementara dengan membeli TBS kelapa sawit masyarakat dengan harga layak menjelang ada keputusan baru terkait kebijakan tersebut.
Hal ini disampaikannya dalam closing statement di rapat koordinasi menyikapi larangan ekspor CPO yang digelar di Pekanbaru pada Selasa, 17 Mei 2022.
“Kita sama-sama menunggu sekarang. Sebagai Pemda kami sudah menyampaikan aspirasi dari semua pihak kepada Pak Presiden, sekaligus menguraikan dampak-dampak yang terjadi di daerah atas kebijakan larangan ekspor CPO,” kata Syamsuar.
Dia mengatakan, solusi sementara yang mungkin bisa dilakukan daerah, yakni antara pemerintah, asosiasi, industri dan petani sekiranya bisa saling tolong-menolong sebagai solusi sementara. Setidaknya, sedikit banyak bisa saling membantu untuk meredakan keresahan petani sawit di Riau saat ini.
Sebelumnya, Pemprov Riau secara resmi melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo [Jokowi] meminta agar kebijakan larangan ekspor CPO dicabut.
Gubernur Riau Syamsuar mengtaakan surat permohonan itu sudah dikirimkan, untuk disampaikan langsung ke Jokowi. Dalam surat tersebut, Pemprov Riau menyertakan beberapa alasan yang mengharuskan kebijakan larangan ekspor CPO tersebut harus dicabut.
“Alasannya tidak bisa saya bacakan seluruhnya,” kata Syamsuar dalam pertemuan koordinasi terkait penurunan harga TBS kelapa sawit Riau, yang berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Riau, Selasa, 17 Mei 2022.
Adapun alasan Pemprov Riau melayangkan surat tersebut ke Jokowi, Pertama, berdasarkan pemantauan di lapangan dan laporan dari pemerintah kabupaten/kota, termasuk aspirasi petani dan PKS, memohon kepada Presiden, agar larangan ekspor CPO dan turunannya dapat ditinjau kembali.
“Dengan pertimbangan harga TBS kelapa sawit petani di Riau terus mengalami penurunan hingga saat ini,” terangnya.
Kedua, tangki penampungan CPO dan tangki penampungan akhir milik pabrik kelapa sawit [PKS] di Riau, diperkirakan hanya mampu menampung selama 2 minggu ke depan.
“Jadi aspirasi bapak itu sudah kami sampaikan ke Pak Presiden. Kami juga sudah mencermati bahwa saat ini CPO tak ada yang beli. Dengan demikian TBS kelapa sawit masyarakat juga tak ada yang beli,” terang Syamsuar.
“Sekarang Pak Presiden juga tengah rapat untuk membahas masalah ini. Sama-sama kita harapkan pemerintah pusat bisa mengambil keputusan yang menguntungkan semua pihak,” tuturnya.***
