BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Walikota Pekanbaru Firdaus menyatakan bahwa Pemko Pekanbaru tengah siap jika memang Kota Pekanbaru harus diberlakukan PPKM Darurat. Apalagi mengingat angka kasus covid-19 masih sangat tinggi.
Namun kesiapan Pemko Pekanbaru bertentangan dengan sikap warga yang menyatakan tidak siap dengan PPKM Darurat. Mereka lelah dengan pembatasan aktivitas yang dilakukan pemerintah.
“Tentulah ini masalah apa yang akan saya dan anak istri saya makan. Stok sudah mulai menipis. Bagaimana pemerintah mengatasi masalah itu,” tutur Abdi, warga Pekanbaru yang berdomisili di Kecamatan Sail.
Firdaus menyatakan bahwa Pemko Pekanbaru sejak awal telah bersiap jika memang pemerintah pusat menetapkan PPKM Darurat. “Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan provinsi untuk segala persiapan,” tuturnya.
Langkah evakuasi sudah dilakukan. Pemprov Riau, Pemko Pekanbaru bersama dengan Tim Satgas juga sudah membahas hal – hal urgen yang perlu dipersiapkan jika memang mengharuskan Pekanbaru PPKM Darurat.
Saat ini sebanyak 60 ambulan sudah dipersiapkan untuk menjemput pasien isolasi mandiri. Mereka dibawa ke tempat penampungan yang disediakan pemerintah untuk menjalani isolasi.
“Penampungan yang juga telah dipersiapkan. Bahkan direncanakan penambahan penampungan kontrak dengan pihak swasta,” kata Firdaus.
Tapi, Pemko Pekanbaru seharusnya tidak lupa ada banyak kepala yang harus dikorbankan dengan diberlakukannya kebijakan itu.
“Saya punya usaha tempat makan kecil. Dengan PPKM MIkro saja, waktu kerja saya cuma 4 jam sehari,” kata Solihin, seorang pedagang nasi goreng pinggiran di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru.
Mawardi, yang juga seorang pedagang kecil di jalan Hang Tuah Pekanbaru berkata, dia sangat menghormati setiap kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19. Namun kebijakan yang dibuat tidak dibarengi dengan jaminan. Sedangkan warga, saat ini membutuhkan kepastian.
“Saya setuju PPKM Darurat, asal pemerintah bisa jamin kalau covid-19 hilang. Kalau tidak akan ada PPKM lanjutan, atau kebijakan yang semakin membatasi ruang gerak masyarakat karena covid-19 belum mereda,” katanya.
“Kalau pemerintah punya gaji hingga pensiun, kami cuma dapat uang kalau jualan. Saya paham pemerintah dilema. Tapi begitulah fakta adanya. Perbedaan antara masyarakat biasa dan pejabat sangat jelas. Silahkan pemerintah putuskan,” tuturnya. (bpc2)
