Catatan Sejarah 20 Juli: DK PBB Tolak Yerusalem Ibukota Israel

Selasa, 20 Juli 2021 09:04
Catatan Sejarah 20 Juli: DK PBB Tolak Yerusalem Ibukota Israel

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Dewan Keamanan (DK) PBB pada 20 Juli 1980 menolak Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Dalam sidang DK PBB, tak satupun dari 14 negara anggota yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Saat dilakukan voting suara, skornya adalah 14 lawan 0.

Pada tahun 2017, DK PBB kembali mengambil keputusan yang sama. DK PBB menolak keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai kolonial Israel.

AS kemudian menggunakan Hak Vetonya, dan menolak semua resolusi DK PBB.

Baca: Bupati Alfedri Lantik Penjabat Penghulu Kampung Sri Gemilang kecamatan Kota Gasib

Israel sendiri sudah melakukan banyak tindakan untuk mengklaim Yerusalem. Israel sudah mensahkan Undang-Undang yang memungkinkan untuk mencabut hak tinggal orang Palestina di Yerusalem.

BACA JUGA:  Israel Klaim Tangkap Pimpinan Hamas di Tepi Barat

Undang-Undang (UU) yang dikenal dengan ‘breach of loyalty’ ini telah disahkan pada Rabu, 7 Maret 2018 yang lalu.

Dengan UU ini, pihak Israel klaim bisa mencabut izin tinggal warga Palestina di Yerusalem dengan alasan tertentu, seperti memalsukan dokumen.

Menteri Dalam Negeri Israel, Aryeh Deri mengatakan UU ini adalah untuk melindungi penduduk Israel di ibukota Israel.

Sang menteri yang pernah dihukum karena penyuapan, kecurangan dan penyalahan kekuasaan ini beralasan UU tersebut akan digunakan untuk melawan penduduk yang berencana melakukan serangan ke Israel.

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menentang keras kebijakan Israel ini. Anggota seniot PLO, Hanan Asnawi mengatakan UU ini melanggar hukum internasional.

BACA JUGA:  MUI Pekanbaru: Tak Harus Menjadi Muslim untuk Membela Palestina

“Mengusir penduduk Yerusalem dari kota mereka sendiri. Ini adalah pembangkangan terhadap hukum internasional dan melanggar hal asasi manusia,” tegas Asnawi.

UU tersebut akan semakin mempersulit 420 ribu warga Palestina yang tinggal di Yerusalem. Mereka akan dianggap seperti orang asing di kota mereka sendiri, tanpa kepastian identitas dan tempat tinggal.

Dalam laporan Human Rigth Watch baru-baru ini, pencabutan izin yang memaksa orang Palestina keluar dari Yerusalem, bisa dianggap sebagai kejahatan perang. (bpc4)

Berita Terkini

Jumat, 30 Juli 2021 18:13

Nelayan di Rohil Dapat Bantuan 30 Unit Rumah Panggung

Nelayan, Rohil

Jumat, 30 Juli 2021 17:05

Gubri Sebut Rumah Oksigen Bisa Tampung 200 Pasien Covid-19

Rumah Oksigen Riau

Jumat, 30 Juli 2021 16:03

Ha? Ada Tsunami di Indonesia Hari Ini?

Tsunami Indonesia

Jumat, 30 Juli 2021 15:30

Jokowi: Jangankan Lockdown, Semi Lockdown Saja Sudah Menjerit

Indonesia, Lockdown

Jumat, 30 Juli 2021 15:02

PPKM Level 4 di Pekanbaru Malah Bikin Warga Berkerumun di Tengah Jalan

PPKM Level 4 Pekanbaru

Jumat, 30 Juli 2021 14:15

Video: Pemprov Riau Diminta Segera Serahkan Draf APBD-P 2021

APBD-P Riau 2021

Jumat, 30 Juli 2021 13:30

Daerah Harusnya Bisa Gesa Realisasi Perlinsos dengan PMK Ini

PMK Perlinsos

Jumat, 30 Juli 2021 13:14

Hitung-Hitung Amalan Selama di Dunia

Islampedia

Jumat, 30 Juli 2021 12:36

Wagubri: Jaminan Kesehatan Adalah Hak Pekerja

Jaminan Kesehatan Pekerja