BERTUAHPOS.COM (PBC), PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meninggikan nada suaranya saat ditanya soal banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menyelesaikan rencana lelang proyek hingga saat ini.
“Kalau merasa tidak mampu buat apa jadi manager kepala dinas. Bagus undurkan diri saja,” katanya sambil meninggikan suara di kantor Gubenur Riau, Selasa (23/02/2016).
Andi rachman sepertinya tidak terima dengan alasan yang sampai ke telinganya selama ini, bahwa kendala terbesar yang hadapai oleh SKPD yakni, banyak PPATK-nya yang belum tersedia di SKPD itu. Termasuk pejabat eselon III dan IV.
“Itulah tugas seorang manager di SKPD. Kalau tak mampu untuk apa jadi kepala dinas,” ujarnya.
Dia mengaku sudah sejak awal dirinya bersama Sekretaris Daerah mengintruksikan SKPD agar segera menyelesaikan proses pelelangan. Harusnya tak ada alasan lagi bagi SKPD untuk menunda-nunda pelaksanaan APBD tahun 2016 ini.
“Kendalanya, teman-teman cari sendirilah ke SKPD itu. Karena sampai saat ini belum dapat laporan kendala itu. Tapi saya sudah dari awal intruksikan seperti itu,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Riau, Indra menyebutkan bahwa hingga saat ini, baru 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang masuk dalam daftar pelelangan proyek awal tahun.
Ketiga SKPD itu adalah Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad (SKPD), Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau dan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Riau. Sisanya sementara sisanya 53 SKPD lainnya belum menyelesaikan kesiapan proses lelang itu.
“Belum ada tambahan sampai saat ini. Masih yang lama. Dari 3 SKPD itu ada 4 proyek yang akan dilelang. Ada 1 SKPD dengan lelang 2 proyek,” katanya.
Sementara itu Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Riau, Maspei meluruskan, secara prosedural, SKPD memang diminta untuk segera menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dari 53 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sudah masuk sebanyak 41 SKPD yang sudah menyusun RUP.
Dengan total paket sebesar 7.062 paket dan nilai pagu anggaran sebesa Rp 2,3 triliun. Artinya masih ada sebanyak 12 SKPD yang belum sampaikan RUP-nya kepada LPSE. “Kenapa ini bisa terjadi? Makanya kami selalu melakukan rapat evaluasi setiap bulan itu. Tapi karena realisasi fisik kita masih kecil, makanya awal tahun ini belum kami lakukan rapat evaluasi,” katanya.
Penulis: Melba
