BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperjelas nasib pegawai honorer K-II Riau. Termasuk mendatangi DPRD Provinsi Riau untuk mengadukan nasib yang tak kunjung jelas.
“Kami saat ini mendatangi DPRD kembali menanyakan nasib kami yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Meskipun kami tidak diundang, tapi karena ada jadwal maka kami datang ke sini,” ujar salah satu perwakilan dari honorer K-II Pemprov Riau yang tidak ingin diseburkan namanya kepada bertuahpos.com, Selasa (3/3/2015). (Baca : 100 Honorer K-II Riau Menanti Kejelasan Nasib di Kantor Dewan)
Saat usai rapat, ternyata ratusan tenaga honorer K-II Pemprov Riau harus menelan pil pahit lagi. Pasalnya, rapat tertutup hasi Selasa (03/03/2015) antara Komisi A DPRD Riau dan BKD tak membuahkan hasil yang menggembirakan.
Â
Sementara itu, Kepala BKD Riau, Guntur berkilah telah melakukan segala upaya yang meyakinkan Plt Gubri untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
“Ratusan tenaga honorer K-II Pemprov Riau harus menelan pil pahit lagi. Pasalnya, rapat tertutup hasi Selasa (03/03/2015) antara Komisi A DPRD Riau dan BKD tak membuahkan hasil yang menggembirakan.
Â
Kepala BKD Riau, Guntur berkilah telah melakukan segala upaya yang meyakinkan Plt Gubri untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). (Baca : Usai Rapat Tertutup, Nasib Honorer K-II Riau Masih ‘Gelap‘)
Â
Pegawai Honorer Kategori II (K-II) merasa sangat kecewa dengan lambannya gerak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau. Buktinya, nasib 100 orang honorer K-II masih terkatung-katung hingga saat ini.
Â
“Saya merasa kecewa, jawabannya hanya itu-itu saja. Kita juga merasa tak diperhatikan pemerintah. Saya lihat prosesnya juga stagnan dan tidak ada kelanjutan proses yang dilakukan oleh BKD ini. Makanya melalui DPRD ini kami minta prosesnya dijalankan,” Didi Ardani, selaku perwakilan honorer K-II, Selasa (3/3/2015). (Baca : Pegawai Honorer Riau Kecewa, Jawaban BKD itu-itu Saja!)
Sedangkan dari pihak Komisi A DPRD Provinsi Riau, mereka mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau untuk bisa meyakinkan Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman menuntaskan permasalahan Honorer K-II.
Â
“Masalah K-II terganjal permasalahan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Plt yang belum ditandatangani. Kita sifatnya hanya ingin menghimbau agar BKD bisa meyakinkan Plt Gubri,” ujar Muhammad Arpan selaku anggota Komisi A. (Baca : BKD Harus Yakinkan Plt Gubri untuk Segera Teken SPTJM).
Hingga saat ini nasib para pegawai honorer K-II masih belum jelas nasibnya. Mereka hanya bisa berharap agar proses pengangkatan mereka bisa dilakukan. (iqbal)
