BERTUAHPOS.COM, ROHIL— Ratusan orang tua siswa miskin yang menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementrian Sosial RI merasa kecewa dan kesal kepada pihak kecamatan Bangko, Kabupaten Rohil.
Pasalnya, bantuan PKH yang di janjikan tidak sesuai dengan yang masyarakat terima saat pencairan dana tersebut. Harusnya, mendapatkan bantuan Rp 2 juta. Tapi ternyata saat pengambilan dana bansos di kantorcamat Bangko, Selasa (16/12/2014), hanya diberikan Rp 560 ribu dengan alasan yang tidak jelas.
Seperti yang dituturkan Erti, salah seorang orang tua murid dari desa Bangko Pusaka, merasa sekan-akan dibohongi oleh petugas kecamatan. Sebab, dua bulan lalu sewaktu pendataan, tiga orang anaknya tercatat menerima bantuan PKH.
Dijelaskannya, Bansos PKH ini untuk anak SD mendapat Rp 500 ribu perorang dan SMP 1 juta perorang. Jadi, masing-masing anaknnya, SD dua orang akan mendapatkan Rp 1 juta dan SMP 1 orang mendapatkan Rp 1 juta.
“Harusnya 2 juta lah kami menerima, tapi kok yang dikasikan malah Rp 560,” ujar Erti.
Yang tidak membuat Erti terima, jawaban dari pihak kecamatan tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Tiba-tiba, pihak kecamatan mengungkapkan salah seorang anaknya tidak terdaftar untuk menerima bansos PKH itu.
“Masa cuma dua orang anak yang dapat katanya. Tapi yang mereka catat kan tiga orang. Dan itu sudah kami tanda tangani waktu pendataan. Kalau pun emang ia dua orang yang tercatat okelah gak ada masalah, tapi kok uangnya banyak kali yang di potong,” kesalnya.
Hal yang sama juga di rasakan Narni, salah sorang orang tua dari Desa Bangko Sempurna, megesalkan ketidak pastian dana bansos tersebut. Dipun terheran heran, mengapa pembagian dana bansos tersebut tidak sama rata. Bahkan, cara penghitungannya juga tidak jelas.
“Kami merasa rakyat miskin ini dipermainkan. Data itu yang data langsung RW kami, kok bisa-bisanya data anak saya gak masuk satu orang,” ujar wanita yang memiliki dua orang anak SD itu.
Narni meninta, kepada pihak terkait agar segera menyelesaikan permasalahan ini dan jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya, setiap kali ada bansos, selalu ada saja alasan pemerintah kecamatan untuk melakukan potongan.
“Kalau kami orang kampung macam mana mau protes. Nggak adapun yang mau dengar suara kami. Udahlah jauh-jauh kekantor camat, tapi gak sesuai sama yang dijanjikan,” tutupnya. (syawal)
