Gubri Syamsuar Didesak Bubarkan Satgas Penertiban Lahan Ilegal

Kamis, 03 September 2020 15:28
Gubri Syamsuar Didesak Bubarkan Satgas Penertiban Lahan Ilegal

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Sejumlah mahasiswa dari Universitas Islam Riau (UIR) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Kamis siang, 3 September 2020. Aksi ini digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian UIR.

“Ini sudah aksi kedua yang kami lakukan setelah sebelumnya aksi pertama kami tidak digubris oleh Gubernur Riau Syamsuar,” kata Kotor Lapangan (Korlap) aksi Suhanta Nadly Purba.

Advertisement

Dia mengatakan, aksi pertama sudah mereka lakukan pada tanggal 18 Agustus 2020 lalu. Aksi kedua ini masih mendesak Syamsuar untuk menyelesaikan kasus 1,2 juta hektare lahan  ilegal di Provinsi Riau. “Aksi pertama kami sudah disambut oleh kepala DLHK Riau, tapi sampai hari ini tak ada hasilnya,” jelasnya.

Massa juga mendesak kepada Pemprov Riau untuk segera menutup perusahaan yang mengatasnamakan kelompok Tani Kuran Makmur KM 27 koridor RAPP di Desa  Kenegerian, Kecamatan  Gunung Sahilan , Kampar dengan luas  2942 ha.

Baca: Honor RT dan RW di Desa Masih Terkendala Administrasi

“Kawasan ini masuk dalam hutan sektor HPT, dan lahan Kelompok Tani Tunas Rumpun KM 83 Desa Segati, Langgam, Pelalawan dengan luas 368 ha, masuk dalam HPT. Untuk legalitas tidak ada, mulai dari HGU, pelepasan kawasan hutan dan surat izin perkebunan,” kelasnya.

Poin ketiga dalam desakan massa, masih mendesak Syamsuar sebagai Gubernur Riau untuk mencopot Ketua Tim Satgas dan Kepala DLHK karena tak mampu selesaikan masalah lahan perusahaan yang masuk dalam kawasan hutan.

Menurut mereka, keberadaan Satgas Penertiban Lahan Ilegal bentukan Pemprov Riau itu tidak ada gunanya. Kehadiran Satgas itu sejauh ini tidak berdampak apapun terhadap status perkebunan ilegal, termasuk tidak ada ketegasan terhadap lahan milik perusahaan-perusahaan perkebunan yang ilegal, untuk ditertibkan.

Pemerintah Provinsi Riau mengklaim bahwa terkait masalah yang dituntut oleh para pengunjuk rasa sudah dilakukan. Mereka mengklaim bahwa terbentuknya satgas itu merupakan bentuk nyata keseriusan Pemda dalam penyelesaian persoalan tersebut. Namun massa seolah sudah muak termakan janji dan mereka meminta agar bisa bertemu langsung dengan Gubernur Syamsuar. (bpc2)