BERTUAHPOS.COM, JAKARTAÂ -Pemerintahan pimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sudah membuat Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2015, yang merupakan susunan anggaran pertama di pemerintahan ini. Apa bedanya?
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, RAPBN-P 2015 merupakan APBN pertama pemerintahan baru, karena APBN 2015 dibuat oleh pemerintahan dan DPR lama.
“APBN Perubahan ini penting untuk menyampaikan visi dan misi presiden,” kata Bambang dalam pertemuan bersama Pemimpin Redaksi media massa di rumah dinasnya, Widya Chandra, Jakarta, Rabu malam (14/1/2015).
Bambang juga telah menyampaikan RAPBN-P 2015 ini kepada pimpinan DPR langsung, untuk menunjukkan rasa hormat pemerintah kepada DPR dan niat pemerintah untuk membuat RAPBN-P 2015.
Lantas apa yang beda pada RAPBN-P 2015 ini?
“Dibandingkan APBN sebelumnya, RAPBN-P ini paling kecil risiko fiskalnya,” kata Bambang.
Alasannya, tidak ada lagi risiko subsidi BBM di dalam anggaran tersebut. Karena pemerintah Jokowi-JK menghapus subsidi BBM jenis premium, dan menetapkan subsidi tetap Rp 1.000/liter untuk solar
Penghapusan subsidi ini penting, karena selama ini gejolak nilai tukar dan harga minyak, serta tingginya konsumsi BBM membuat subsidi seringkali membengkak.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan harus mengutak atik anggaran agar defisit tidak melebihi 3% sesuai dengan undang-undang.
“Kebijakan penghapusan subsidi BBM penting, menjaga anggaran kita sehat, aman, dan minim risiko. Bukan tidak ada risiko, tapi lebih kecil,” jelas Bambang.
Selain subsidi, yang menjadi pembeda dalam APBN milik Jokowi-JK ini adalah besarnya peningkatan target penerimaan pajak.
Target penerimaan pajak naik sekitar 40%, dari sekitar Rp 897 triliun pencapaian di 2014 tanpa penerimaan non migas, menjadi Rp 1.250 triliun dalam RAPBN-P 2015. “Jadi ada peningkatan sekitar Rp 350 triliun lebih,” jelas Bambang.
Dalam sejarah, ujar Bambang, tidak pernah penrimaan pajak ditargetkan naik 40%. Paling tinggi hanya 20% peningkatan dalam tiap tahunnya. Karena itu pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN-P 2015 diasumsikan tumbuh 5,8%.
“Presiden mau kita semua kerja keras untuk mencapai pertumbuhan tinggi. Jadi targetnya bukan realistis atau tidak. Jadi kita berpikir ini target berat yang harus kita capai. Pertumbuhan ekonomi diasumsikan 5,8%, inflasi 5%,” kata Bambang.
Kemudian, untuk pertama kali juga, Bambang mengatakan, dalam RAPBN-P 2015 ini, belanja kementerian/lembaga (K/L) lebih besar dari non K/L, karena penghapusan subsidi BBM tadi.
“Subsidi BBM tinggal Rp 82 triliun, untuk solar dan elpiji, termasuk carryover atau utang subsidi ke Pertamina Rp 35 triliun. Jadi bersihnya, subsidi BBM Rp 57 triliun, dari Rp 276 triliun di APBN 2015,” kata Bambang.
Ada lagi, untuk pertama kali sejak 2005, anggaran infrastruktur dalam APBN kali ini melebihi anggaran subsidi. “Jadi selama 10 tahun ini yang dominan subsidi. Sekarang untuk infrastruktur naik jadi Rp 282 triliun, dari Rp 190 triliun,” jelas Bambang.
Anggaran infrastruktur ini dialokasikan untuk kedaulatan pangan seperti pembangunan bendungan dan irigasi, maritim, pariwisata, pemenuhan kebutuhan dasar, perumahan, pengurangan kesenjangan, pengembangan wilayah perbatasan, pembangunan pasar tradisional, konektivitas, dan tambahan dana alokasi khusus (DAK) ke daerah.
Secara total, anggaran penerimaan dalam RAPBN-P 2015 adalah Rp 1.769 triliun, dan angagran belanja Rp 1.994 triliun. Defisitnya adalah 1,9% dari PDB, turun dari APBN 2015 yaitu 2,2%.
Berikut asumsi makro dalam RAPBN-P 2015:
Â
- Pertumbuhan ekonomi 5,8%
- Inflasi 5%
- Nilai tukar Rp 12.200/US$
- Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan adalah 6,2%
- Harga minyak Indonesia (ICP) US$ 70/barel
- Lifting minyak 849.000 barel/hari
- Lifting gas 1,12 juta barel setara minyak per hari(detikfinance)
© 2013-2022