BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Buruknya kondisi infrastruktur di wilayah pedesaan di Riau seolah menjadi tameng penghalang untuk bangkitnya perekonomian masyarakat desa. Pemerintah dituding belum memberikan perhatian lebih terhadap perbaikan infrastruktur, terutana akses jalan di desa-desa terpencil di Riau.Â
Kritik ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau, Wijatmoko Rah Trisno. Dia melihat, apa yang dikeluhkan masyarakat soal infrastruktur di wilayah pedesaan benar adanya sehingga membuat masyarakat kesulitan untuk menjual hasil panen perkebunan.
“Selain itu dengan infrastruktur terutama akses jalan yang tidak memadai akan membuat beban biaya lebih besar akan ditanggung oleh petani,” ujarnya.Â
Kondisi demikian membuktikan bahwa infrastruktur menjadi vital bagi masyarakat yang hidup di wilayah pedesaan. Jika akses jalan poros desa itu baik, dengan sendirinya perekonomian masyarakat desa menggeliat.
“Salah satu hal penting dalam pemerataan kemakmuran atau reduce tingkat kemiskinan adalah dengan pemerataan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dapat mengurangi ongkos produksi petani dalam hal mengurangi biaya transportasi. Sehingga modal penjualan produk pertanian dapat ditekan,” katanya.Â
Dia menyimpulkan, pembangunan infrastruktur khususnya jalan poros menjadi sangat penting sampai ke pedesaan. Masalahnya dalam kondisi keuangan pemerintah yang dianggap sulit seperti saat ini. Tentu merupakan sebuah keberanian Pemprov Riau maupun Pemkab/kota untuk menggelontorkan dana besar dalam mengatasi masalah pembangunan infrastruktur dalam rangka menekan angka kemiskinan tersebut.
“Keberanian Pemprov Riau untuk mengalokasikan dana infrastruktur yang besar dan terukur menjadi faktor penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan,” sambungnya.Â
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Riau menunjukkan bahwa sampai bulan Maret 2018, penduduk Riau yang hidup di bawah garis kemiskinan ada 479,944 jiwa. Ini artinya, ada setengah juta dari penduduk Riau yang pendapatannya di bawah Rp500 ribu, per bulan.
Masyarakat yang hidup di pedesaan menjadi yang paling banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin di perkotaan persentasenya adalah 6,35 persen, sedangkan penduduk miskin di pedesaan persentasenya adalah 8,09 persen.Â
Masih menurut data BPS Riau, penduduk miskin di Riau secara persentase periode 2011-2018 memang mengalami penurunan. Namun, secara jumlah, penduduk miskin Riau bertambah. Salah satu pemicu meningkatnya jumlah penduduk miskin di Riau, masih menurut data BPS, adalah kenaikan harga bahan bakar. Akibatnya berdampak kepada harga bahan pokok.
Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, pada suatu sesi wawancara kepada bertuahpos.com, terkait masalah ini menjelaska kalau Pemprov Riau punya porsi tersendiri untuk mengatasi masalah infrastruktur di wilayah pedesaan. Terutama jalan-jalan provinsi yang memang menjadi tanggung jawab Pemprov Riau. Selebihnya perbaikan infrastruktur juga dibebankan kepada Pemkab.
“Kalau di jalan milik provinsi kami terus melakukan pembangunan dan perawatan. Selebihnya memang itu juga bagian dari tanggung jawab Pemkab,” ujarnya. (bpc3)
