BERTUAHPOS — Setelah melalui rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) di berbagai kabupaten/kota, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Riau periode 2025–2030 akhirnya resmi dilantik, yang dinakhodai oleh Junaidi sebagai Ketua DPD HNSI Provinsi Riau. Pelantikan ini digelar di Hotel Furaya Pekanbaru, Jumat, 11 Juli 2025, berdasarkan Surat Keputusan DPP HNSI Nomor: F 48/DPP HSI/7/2025.
Ketua Umum DPP HNSI, Laksamana TNI (Purn) Sumardjono, secara langsung menyerahkan pataka dan SK kepada Ketua DPD HNSI Riau terpilih, Junaidi. Dalam sambutannya, Junaidi menyampaikan tekadnya untuk menjadikan HNSI sebagai wadah perjuangan yang benar-benar bermanfaat bagi nelayan.
“Saya hanya ingin berguna untuk orang lain. Perjuangan kita ke depan tidak mudah, banyak tantangan kompleks yang membutuhkan ikhtiar dan kesabaran. Maka saya mohon dukungan dan kerjasama seluruh DPC di kabupaten/kota,” ucap Junaidi.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut Sekjen DPP HNSI Dr. Ir. Anton Leonard, SP, MM, Wakil Ketua DPP Slamet Agus Riyanto, Ketua FKMR dr. Chaidir, tokoh masyarakat Prof. Dr. Alaidin Koto, perwakilan HNSI dari Sumatera Utara dan Kepri, serta para undangan lainnya.
Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, diwakili oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Yurnalis, menyambut baik pelantikan ini. Ia menyebut momentum ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi HNSI sebagai jembatan antara pemerintah dan nelayan.
“Riau punya garis pantai lebih dari 2.261 km dan wilayah laut seluas 21 ribu km². Dulu, Riau dikenal sebagai penghasil utama perikanan tangkap. Ini jadi tanggung jawab kita bersama untuk mengembalikan kejayaan tersebut secara berkelanjutan,” jelasnya.
Yurnalis juga mengungkapkan bahwa Pemprov Riau tengah membangun pelabuhan ikan di Bagan melalui skema proyek multiyears menggunakan DAK APBN. Pada 2024, telah digelontorkan anggaran Rp2,3 miliar, dan direncanakan pembangunan dermaga serta fasilitas pelengkap akan dilanjutkan tahun depan.
Namun ia juga menyoroti berbagai persoalan yang masih mengancam keberlangsungan sektor perikanan, terutama penurunan produksi ikan, konflik antar nelayan, dan masih rendahnya nilai tambah ekonomi dari hasil tangkapan nelayan kecil.
“Perikanan tangkap kecil tetap penting untuk keberlanjutan. Kita ajak semua elemen membangun sinergi menghadapi tantangan. Kami harap HNSI menghasilkan program-program yang benar-benar strategis,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP HNSI Laksamana TNI (Purn) Sumardjono menekankan pentingnya peran organisasi dalam menjaga hubungan baik antarnegara di kawasan perbatasan. Ia menyebut, Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga harus mampu membina nelayannya agar paham regulasi zona tangkap internasional.
“Jangan sampai nelayan kita melanggar batas karena ketidaktahuan. Tugas HNSI adalah menjembatani aspirasi nelayan kepada pemerintah dan sebaliknya, menyampaikan kebijakan pemerintah kepada nelayan,” tegas Sumardjono.
Ia menambahkan, HNSI harus menjadi ujung tombak dalam upaya mensejahterakan nelayan, terutama dengan semakin kompleksnya permasalahan sektor kelautan saat ini.
Dengan telah dikukuhkannya DPD HNSI Riau, diharapkan organisasi ini mampu menjadi katalisator antara pemerintah dan masyarakat pesisir. Peran tersebut mencakup advokasi kebijakan, penyelesaian konflik, edukasi regulasi, hingga peningkatan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.***
