BERTUAHPOS — Pemprov Riau mengusulkan pembangunan 29 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada tahun 2026.
Namun hingga kini, Riau baru memperoleh satu lokasi pembangunan dari program nasional tersebut, memunculkan sorotan terkait minimnya realisasi bantuan pusat bagi kawasan pesisir di daerah itu.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau, Indra Putra, mengatakan seluruh proposal pembangunan KNMP telah disampaikan secara resmi ke KKP.
Pemerintah daerah berharap usulan tersebut dapat direalisasikan tahun ini, meskipun kemungkinan pelaksanaannya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Tahun ini kita mengusulkan pembangunan KNMP di 29 titik. Proposalnya sudah kita sampaikan ke KKP. Kita berharap tahun ini bisa terealisasi, tapi kalau tidak kemungkinan untuk tahun 2027,” kata Indra Putra.
Puluhan lokasi yang diusulkan tersebut berasal dari rekomendasi dinas perikanan kabupaten dan kota di Riau.
Titiknya tersebar di sejumlah wilayah pesisir strategis, mulai dari Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kepulauan Meranti, hingga Kota Dumai dan Pekanbaru.
Daerah-daerah ini selama ini dikenal memiliki aktivitas perikanan tangkap dan budidaya yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.
Meski kebutuhan pembangunan kawasan nelayan dinilai cukup besar, hingga saat ini Riau baru menerima satu titik pembangunan KNMP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lokasi tersebut berada di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, yang kini masih dalam tahap pengerjaan.
“Pembangunan KNMP di Desa Pambang Pesisir menggunakan APBN dan saat ini sedang tahap pembangunan pagar, gapura, dan tangki air. Perkiraan bulan Juni sudah siap,” jelasnya.
Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara kebutuhan pembangunan kawasan pesisir di daerah dengan realisasi program pemerintah pusat.
Pemprov Riau menilai program KNMP sangat penting untuk memperkuat ekonomi nelayan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu potensi utama daerah.
Menurut Indra Putra, konsep pembangunan KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi dirancang sebagai transformasi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Pembangunan KNMP dirancang untuk mentransformasi ruang hidup dan sosial masyarakat kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong kemandirian ekonomi melalui social engineering,” ujarnya.
Program tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana penunjang aktivitas nelayan, seperti tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, balai pertemuan, hingga sentra kuliner berbasis hasil laut.
Pemprov Riau kini menunggu keputusan lanjutan dari pemerintah pusat terkait nasib 28 usulan lokasi lainnya. Pemerintah daerah berharap pemerataan pembangunan kampung nelayan dapat segera terealisasi agar manfaat program nasional tersebut benar-benar dirasakan masyarakat pesisir secara luas, bukan hanya di satu wilayah percontohan.***
