STUNTING menjadi fokus pemerintah saat ini. Masalah tinggi badan anak-anak ini mengindikasikan bahwa ada persoalan gizi pada tubuh mereka.
Presiden Joko Widodo secara jelas mengatakan bahwa Indonesia masih harus bekerja keras untuk menekan tingkat persentase stunting atau anak gagal tumbuh.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Keluarga Nasional 2022 yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis 7 Juli 2022.
Pada 2014 lalu persentase angka stunting di Tanah Air sebesar 37%. Lantas pada 2021, angka stunting turun menjadi 24,4% atau 5,33 juta balita.
“Penggunaannya sangat drastis tapi target kita di 2024 harus mencapai 14%,” kata Jokowi.
Anggaran hingga penyuluh Angka stunting di Indonesia saat ini memang masih berada di atas standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu di bawah 20%.
Stunting merupakan sebuah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
“Di Riau ini, ada satu perusahaan yang benar-benar konsen turut membantu pemerintah dalam menekan angka stunting. Oleh sebab itu kami berikan penghargaan ini kepada PT RAPP,” kata Gubernur Riau Syamsuar pada Senin, 3 Oktober 2022.
Syamsuar memberikan penghargaan ini bukan tanpa alasan PT RAPP diganjar sebagai perusahaan terdepan dalam pengentasan stunting.
Penghargaan ini juga diserahkan oleh Gubri kepada lima kabupaten terbaik. Sedangkan, perusahaan swasta yang menerima penghargaan ini hanya PT RAPP/ APRIL Group.
“Seperti diketahui di Riau banyak terdapat perusahaan-perusahaan besar, sehingga diharapkan bisa berkontribusi dalam menangani kemiskinan ekstrem di Bumi Lancang Kuning ini,” tuturnya.
Kata Syamsuar, berdasarkan data Maret 2022 Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan secara umum Indonesia adalah sejumlah 9,54% atau 26,16 juta jiwa dan Provinsi Riau sebesar 6,78% atau 483,03 ribu jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 605.912,-per kapita per bulan.
Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, Gubri menyebut tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun unsur non pemerintah dan swasta juga berperan penting dalam upaya percepatan tersebut.
“Di Riau ini sebenarnya kan banyak sekali perusahaan besar, di semua daerah ada perusahaan. Kalaulah perusahaan swasta di semua daerah ini mau membantu, sudah selesai nih kemiskinan ekstrem,” ujar Gubri.
Gubernur Syamsuar berharap, bupati/wali kota membuat perjanjian atau kerja sama secara tertulis bersama pihak swasta dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah.
“Karena itu harapan kami melalui bupati/wali kota, ajak mereka (swasta) buat perjanjian kerjasama secara tertulis, karena CSR nya itu bisa membantu. Saya pikir sudah sewajarnya juga bupati/wali kota menunjukkan kewenangan di daerahnya masing-masing,” pungkas Gubri.
Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukan prevalensi anak di bawah lima tahun (balita) yang mengalami stunting di Provinsi Riau sebesar 23,3%.
Terdapat 6 kabupaten/kota di Riau yang memiliki prevalensi di atas rata-rata provinsi tersebut.
Prevalensi tertinggi ditemukan di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu 29,7%, diikuti Kabupaten Indragiri Hilir 28,4%, Kabupaten Rokan Hulu 25,8%, Kabupaten Kampar 25,7%, Kabupaten Indragiri Hulu 23,6%, dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 23,3%.
Terdapat pula 6 kabupaten/kota dengan prevalensi balita stunting di bawah angka rata-rata provinsi, yaitu Kota Pekanbaru 11,4%, Kabupaten Siak 19%, Kabupaten Pelalawan 21,2%, Kabupaten Bengkalis 21,9%, Kabupaten Kuantan Singingi 23%, serta Kota Dumai 23%.
Adapun prevalensi balita stunting secara nasional sebesar 24,4% pada 2021. Pemerintah menargetkan prevalensi tersebut turun menjadi 14% pada 2024.
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pulp dan kertas turut aktif mendukung pemerintah memerangi stunting.
Sejumlah langkah telah dilakukan di antaranya mendukung peralatan posyandu berupa pengadaan alat antropometri kit bagi 37 posyandu dampingan RAPP wilayah Estate Baserah, Cerenti dan Logas di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).
Koordinator Program Kesehatan dan Sosial Budaya, Community Development (CD) RAPP, Purwowidi Astanto mengatakan dukungan yang diberikan perusahaan merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesehatan masyarakat sekitar.
Dia mengatakan, RAPP berkomitmen mewujudkan Indonesia bebas stunting tahun 2030 yang sejalan dengan komitmen APRIL2030 pilar kemajuan inklusif dengan penyediaan layanan kesehatan dasar dan mengurangi angka stunting hingga 50% di Riau.***