BERTUAHPOS.COM – Permasalahan tunda bayar di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru semakin menjadi perhatian. Utang yang mencapai Rp400 miliar berdampak pada berbagai sektor, termasuk anggaran reses DPRD Pekanbaru yang hingga kini belum dibayarkan.
Hal ini menjadi salah satu topik utama dalam rapat paripurna laporan hasil reses DPRD Kota Pekanbaru tahun 2024, yang digelar pada Kamis 30 Januari 2025.
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Dikky Suryadi Khusaini, mengungkapkan bahwa selain masalah banjir, sampah, jalan rusak, dan drainase, tunda bayar Pemko juga berpengaruh terhadap kegiatan reses anggota dewan.
“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat sudah kami sampaikan. Persoalan yang paling dominan adalah banjir, sampah, jalan rusak, dan drainase. Adanya utang tunda bayar Pemko Pekanbaru sebesar Rp400 miliar, sedikit banyak juga berdampak terhadap kegiatan reses kita,” ungkap Dikky dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid dan dihadiri Wakil Ketua Tengku Azwendi Fajri, Andry Saputra, serta Dikky sendiri.
Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Pekanbaru, Roni Rakhmat, tidak hadir dalam rapat tersebut. Ia diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru, Zarman Chandra, serta sejumlah pejabat eselon II dan III.
Menanggapi keluhan DPRD, Plt Sekko Pekanbaru Zarman Chandra menegaskan bahwa masalah tunda bayar tidak hanya dialami oleh Pemko Pekanbaru, tetapi juga oleh daerah lain di Provinsi Riau.
“Seluruh kabupaten dan kota di Riau mengalami tunda bayar. Untuk Kota Pekanbaru, jumlahnya berada di angka Rp400 miliar. Saat ini, kami masih menunggu adanya proses tunda salur dana bagi hasil sebesar Rp80 miliar dari Pemprov Riau,” jelas Zarman.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada DPRD karena anggaran reses tahun 2024 belum bisa dicairkan.
“Kami minta maaf karena belum bisa merealisasikan pembayaran reses DPRD. Kami masih menunggu arahan atau instruksi dari Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.
Setelah paripurna, persoalan tunda bayar masih menjadi topik panas di antara anggota DPRD. Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Fathullah, bahkan menyebut bahwa pengelolaan keuangan Pemko Pekanbaru saat ini adalah yang terburuk dalam 10 tahun terakhir.
Ia juga menyoroti kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru, yang dinilai tidak komunikatif dan tidak kooperatif.
“Kami meminta agar kinerja Kepala BPKAD Pekanbaru dievaluasi oleh Inspektorat. Dari 12 kabupaten/kota di Riau, pengelolaan keuangan Pemko Pekanbaru yang paling buruk. Ditambah lagi, sikap Kepala BPKAD yang enggan diajak berkomunikasi. Harusnya orang seperti ini dievaluasi, kalau bisa segera diganti dengan pejabat yang lebih kompeten,” tegas politisi Demokrat itu.
Menurutnya, bukan hanya anggaran reses yang belum dibayarkan, tetapi juga SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) seluruh anggota DPRD Pekanbaru sepanjang 2025.
“Sebentar lagi masuk masa reses baru, sedangkan yang kemarin saja belum dibayar. Ini buruk sekali,” pungkasnya.
Dengan semakin banyaknya keluhan terkait tunda bayar, DPRD Pekanbaru mendesak Pemko untuk segera mencari solusi agar tidak menghambat jalannya pemerintahandan pelayanan kepada masyarakat.
