Pakar Politik: Wabup Kuansing Contoh Pemimpin Tidak Amanah

Kamis, 01 Februari 2018 16:04
Pakar Politik: Wabup Kuansing Contoh Pemimpin Tidak Amanah

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Seorang pakar politik, Saiman Pakpahan, mengkritik niat Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Halim, yang mengutarakan niatnya untuk siap mundur dari jabatannya.

Saiman mengatakan, sebagai pemimpin yang dipilih rakyat, Wabup Halim seharusnya menyelesaikan masa jabatannya hingga tuntas.

Advertisement

“Lima tahun harus selesai, idealitas politiknya karena kondisinya dipilih rakyat. Jangan karena friksi kecil, amanah tidak dijalankan. Sampai selesai, kelolalah ini untuk kepentingan rakyat. Apabila dia mundur, ini disebut pemimpin tidak amanah, tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan pekerjaannya, tidak menyelesaikan periodesasi kepemimpinannya,” jelas Saiman, Kamis (1/2/2018).

Terkait sikap Wabup Halim yang merasa tidak dianggap keberadaannya oleh Bupati Kuansing, Mursini, Saiman menegaskan seharusnya Wabup Halim menerima keputusan Bupati Mursini terkait pengangkatan pejabat eselon.

BACA JUGA:  Cuaca: Kuansing Berpotensi Hujan Petir Hari Ini

Baca: Jumlah Cuitan #2019GantiPresiden Kalahkan #2019TetapJokowi, Masyarakat Ingin Perubahan

“Haknya ada di bupati, OPD Kuansing penanggung jawabnya bupati, tidak bisa wabup memaksakan kehendaknya. Kalau ada mutasi serahkan kepada badan yang mengatur itu. Dia (wabup, red) menunjuk nama pejabat eselon itu atas pertimbangan apa? Kan gak jelas? Tugasnya bukan itu, dia harus paham juga tugasnya,” tutur Saiman.

Baca:
Kisruh di Pemerintahan Kuansing, DPRD Riau Minta Pihak Terkait Lakukan Islah
Merajuk’, Wabup Kuansing Halim Pilih Mundur?

Saiman juga menjelaskan, sikap Wabup Halim yang ingin memaksa kehendaknya terkait pelantikan pejabat eselon, serta terkait masih adanya utang piutang di masa kampanye, Saiman menyebut hal ini seharusnya tidak bisa dibawa ke ranah pemerintahan.

BACA JUGA:  Abrasi Sungai Kuantan Semakin Parah, Jalan dan Rumah Warga Terancam Longsor

“Persoalan lain, ini ranah tata kelola pemerintahan yang clean. Ketika wabup mempersoalkan permasalahan utang piutang semasa kampanye, itu dulu saat mereka bertarung di politik. Politik itu di partai, ini sudah tidak lagi. Makanya kalau kekuatan politik sudah masuk ke ranah pemerintahan, ya beginian. Apa karena dulu dia sudah invest lalu terpilih ingin berkuasa? Apa karena uang dia bisa membeli segalanya? Ini bukan warung kalau dia invest dia dapat lebih banyak, ini pemerintahan dan ada aturannya,” jelas Saiman.

Untuk itu Saiman berpesan, seharusnya dua kepala daerah yang bertugas memajukan Kuansing ini untuk saling kompromi dalam segala hal.

“Yang dilakukan kompromi, jangan dipaksakan kehendak wabup terhadap itu. Bupati dan wakil bupati itu satu paket seharusnya, idealnya gak ada gondokan-gondokan. Tapi, bupati tidak bisa seenaknya meletakkan wabupnya sebagai ban serap,” kata Saiman.

BACA JUGA:  Arus Mudik, Jalan Menuju Teluk Kuantan Siang Ini Lancar Tanpa Hambatan

Seperti yang diketahui, Wakil Bupati Kuansing, Halim, mengutarakan niatnya untuk mundur dari jabatannya. Penyebabnya, Wabup Halim merasa tidak pernah diikut sertakan dalam menjalankan roda pemerintahan Kuansing. Waduh, padahal pasangan bupati-wakil bupati ini baru dilatik 2016 silam. (bpc9)

Berita Terkini

Selasa, 02 Maret 2021 11:51

Siang Ini 10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Mendarat di Soetta

Sejauh ini belum ada informasi resmi dari KPCPEN mengenai berapa jumlah dosis vaksin.

Selasa, 02 Maret 2021 11:30

Unggah Foto Jokowi Bersama Cucu, Ibu Korban Semanggi I Teringat Kebahagian Bersama Sang Anak

Anaknya ditembak aparat di halaman kampus Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Selasa, 02 Maret 2021 11:21

Fokus Pemadaman Karhutla Diarahkan ke Rohil dan Bengkalis

Intensitas titik api di kedua daerah itu sangat tinggi.

Selasa, 02 Maret 2021 10:56

Kenapa Harga BRIS Cenderung Melandai Setelah Dimerger?

Harga BRIS diperkirakan akan menanjak naik setelah kepemilikan saham publik ditambah.

Selasa, 02 Maret 2021 10:36

MUI Minta Perpres Miras Dicabut, Bertentangan dengan Fatwa

MUI secara tejas menolak Perpres investasi miras.

Selasa, 02 Maret 2021 10:17

KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Bintan, Sejumlah Dokumen Diangkut

KPK boyong dokumen pendukung yang berkaitan dengan dugaan korupsi cukai.

Selasa, 02 Maret 2021 09:49

Pemerintah Butuh 1,3 Juta ASN di 2021, Sejuta Diantaranya Guru

Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah membutuhkan 1,3 Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2021 ini

Selasa, 02 Maret 2021 08:45

MUI Riau: Investasi Miras akan Jadi Dosa Jariyah

“Dan ini adalah dosa jariyah bagi pemimpin yang melegalkannya, walaupun nanti pemimpin itu sudah tiada”

Selasa, 02 Maret 2021 07:32

Gempa 5,1 Magnitudo Guncang Bengkulu Pagi Ini

Gempa dengan skala 5,1 magnitudo mengguncang Bengkulu pagi ini

Selasa, 02 Maret 2021 06:01

Pesan Zainuddin MZ Soal Mabok-Mabokan: yang Mampus Bukan Elo Doang, Monyong!

Tapi judi, mabok, zina.. maksiat mas
Kalau ini negeri kebanyakan maksiatnya
Allah marah…