BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik penggunaan toa sebagai alat untuk memperingatkan banjir di Jakarta. Menurut Anies cara itu kurang efektif. Kritik ini disampaikan dalam rapat bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membahas pengendalian banjir.
“Ini bukan early warning system, ini toa this is not a system ini toa,” ujar Anies yang dikutip melalui channel Youtube Pemprov DKI, Jumat, 07 Agustus 2020 seperti dikutip dari merdeka.com.
Dalam unggahan video yang berjudul “03 Ags 2020 Rapat Pimpinan : Pengendalian Banjir Bag 3/3” pada menit 10.40 Anies meminta ditampilkan slide. Pada slide tersebut muncul sebuah gambar yang dinamakan sebagai Disaster Early Warning System (DEWS). Terdapat 24 DEWS dipasang di 14 kelurahan.
Anies menanyakan asal alat tersebut yang kemudian dijawab alat itu didapat dari Jepang sebagai barang hibah. Anies pun lalu merespon dengan mengatakan, bahwa Jepang menggunakan alat itu untuk peringatan tsunami.
Dia berpendapat, alat tersebut sangat tidak relevan jika dipakai di Jakarta, sebagai sarana untuk peringatan banjir. Kata Anies, ada banyak cara yang bisa dipakai untuk peringatan dini tanpa menggunakan barang. Maksud Anies, bisa dengan menggunakan WhatsApp dan adanya koordinasi antar SKPD.
Anies lalu menjelaskan seperti kejadian di Katulampa air sekian keluarlah operasionalnya dari Dishub, Kesehatan, MRT, Satpol PP, seluruhnya tahu wilayah mana yang punya risiko. “Jadi sebelum kejadian kita sudah siap. Hari ini kalau kejadian kita kedandapan terus, seakan-akan ini banjir pertama dan tanah ini sudah puluhan tahun kena banjir tapi cara kita menanganinya itu ad hoc,” katanya.
Dia lalu mengatakan, jika antara banjit dengan peringatan itu jaraknya lama, sebaiknya tidak menggunakan toa. “Lah, kalau Katulampa sampai Jakarta berapa jam bisa beritahu pakai segala macam bisa enggak perlu pengadaan, semua masjid bisa dipakai, semua WA bisa dipakai.”
Bertolakbelakang dengan BPBD
Namun, kritik Anies kontradiksi dengan langkah sebelumnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menjelaskan anggaran Rp4 miliar pada 2020 untuk pengadaan enam set alat sistem peringatan dini digital atau Digital Warning System (DWS) di enam titik bukan hanya pengeras suara (speaker). (bpc2)
