BERTUAHPOS – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara resmi memperkuat payung hukum perlindungan bagi produsen pangan dalam negeri melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026.
Beleid ini memerintahkan pengadaan jagung domestik secara masif dengan target satu juta ton sepanjang tahun 2026. Langkah strategis ini diambil untuk mengunci kedaulatan pangan sekaligus memastikan harga di tingkat petani tetap menguntungkan di tengah dinamika pasar global.
Melalui Inpres yang mengatur Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri periode 2026–2029 ini, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram untuk jagung siap panen dengan kadar air 18–20 persen.
Perum Bulog ditunjuk sebagai pelaksana tunggal untuk melakukan penyerapan hasil panen petani guna memperkuat stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa aturan ini merupakan komitmen konkret kepala negara dalam mempertahankan status swasembada.
Ia menyebut Indonesia telah berhasil menghentikan ketergantungan pada jagung pakan impor berkat peningkatan produktivitas nasional yang signifikan dalam setahun terakhir.
“Indonesia sudah swasembada jagung untuk pakan. Impor jagung pakan sudah nol persen. Ini berita baik bagi kita semua. Sesuai arahan Bapak Presiden, capaian ini akan dilanjutkan,” ujar Amran di Jakarta, Minggu 5 April 2026.
Optimisme pemerintah didorong oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat produksi jagung pipilan kering tahun 2025 mencapai 16,16 juta ton, melebihi kebutuhan nasional sebesar 15,23 juta ton.
Keberhasilan surplus sebesar 0,93 juta ton tersebut kini ditindaklanjuti dengan akselerasi penyerapan. Hingga awal April 2026 saja, realisasi pengadaan jagung domestik telah melonjak 123,9 persen dibandingkan total capaian tahun 2025, sehingga stok CJP saat ini menguat di angka 168 ribu ton.
Selain fokus pada penyerapan, Inpres tersebut mengatur skema distribusi yang lebih luas melalui operasi pasar. Fokus utamanya adalah menyalurkan stok cadangan kepada peternak mandiri serta industri pakan ternak guna meredam gejolak harga produk turunan seperti telur dan daging ayam di pasar.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, memastikan infrastruktur anggaran dan data penyaluran sedang difinalisasi untuk dieksekusi dalam waktu dekat. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp678 miliar agar program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan tepat sasaran, terutama di wilayah non-sentra produksi.
“Anggaran sudah siap. Finalisasi data penerima terus dipercepat. Kami harapkan bulan ini bisa berjalan sehingga mampu menstabilkan harga produk peternak seperti telur dan daging ayam ras,” ujar Ketut.
Pemerintah menerapkan prinsip selektif dalam penyaluran ini agar tidak mengganggu momentum panen raya. Strategi ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem pangan nasional, di mana petani mendapatkan harga yang layak, sementara peternak memperoleh kepastian bahan baku pakan yang terjangkau.***
