BERTUAHPOS – Inflasi nasional pada Januari 2026 tercatat meningkat menjadi 3,55% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian sepanjang 2025 yang sebesar 2,92%. Kenaikan inflasi di awal tahun ini terutama dipicu kelompok pangan bergejolak.
Sebelumnya, inflasi nasional 2025 berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas bauran kebijakan dan kuatnya sinergi pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas pangan.
Memasuki 2026, tekanan inflasi dari kelompok volatile food kembali menguat. Perkembangan ini menegaskan pentingnya penguatan upaya pengendalian inflasi pangan secara konsisten agar tetap berada pada kisaran 3–5%, sesuai amanat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada 29 Januari lalu.
Sebagai respons atas tantangan tersebut, Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program ini menjadi strategi baru untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan GPIPS dirancang untuk menjawab tantangan pengendalian inflasi pangan yang semakin kompleks, mulai dari risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.
“Pendekatan yang kami perkuat tidak hanya stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga penguatan pasokan pangan secara struktural dan berkelanjutan,” ujar Ricky dalam GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 11 Februari 2026.
Ricky menjelaskan terdapat tiga strategi utama dalam GPIPS. Pertama, peningkatan produksi pangan, terutama hortikultura, melalui pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam yang lebih terkoordinasi antarwilayah dan antarwaktu.
Kedua, memperkuat distribusi dan konektivitas antarwilayah guna menjaga stabilitas harga. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan efisiensi logistik serta mengoptimalkan Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang bersinergi dengan BUMN logistik.
Ketiga, memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan serta penguatan peran BUMD atau perusahaan pangan daerah sebagai offtaker dalam rantai pasok.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pentingnya inovasi dan teknologi digital dalam mendukung ketahanan pangan. Ia menyebut inovasi SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) berhasil membangun ekosistem pangan daerah yang tangguh.
Sumatera Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional bahkan meraih penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia atas kontribusinya dalam mendukung swasembada pangan nasional 2025.
GPIPS merupakan penguatan dari program sebelumnya, yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP). Program ini menghadirkan tiga pembaruan utama, meliputi penguatan sisi hulu untuk menjamin pasokan, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif, serta penguatan sinergi pusat dan daerah guna mendukung program prioritas pemerintah.***
