BERTUAHPOS.COM — Pemerintah menetapkan batas waktu pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026, atau akhir pekan ini.
Ketentuan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin, 16 November 2026.
Yassierli menyatakan penetapan upah minimum mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam aturan itu, gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Setelah UMP, pemerintah menyusun rangkaian tenggat berikutnya secara berurutan. Pengumuman UMSP dijadwalkan lima hari kemudian, yakni paling lambat 26 November 2026.
Untuk tingkat kabupaten/kota, batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) jatuh pada 25 November 2026.
Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan paling lambat lima hari setelah UMK, yaitu 30 November 2026.
Penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat. Artinya, gubernur memegang peran sentral dalam seluruh rangkaian penetapan upah minimum di daerah.
Dalam penghitungan UMP 2027, pemerintah mempertimbangkan tiga variabel utama. Ketiganya adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Adapun formula yang digunakan memakai indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1. Sumber tidak merinci lebih jauh bagaimana indeks tersebut dihitung.
Untuk mendukung akurasi, Kemnaker menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
“Estimasi itu akan menjadi bahan pertimbangan di daerah,” ujarnya.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah memakai estimasi tersebut sambil mengedepankan dialog sosial.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” tutur Yassierli.
Dengan tenggat yang sudah dekat, daerah memiliki waktu terbatas untuk menuntaskan pembahasan. Seluruh pihak diminta berkolaborasi agar proses berjalan lancar.*









