BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pemerintah India akan menutup sekitar 600 sekolah Islam di negara bagian Assam di timur wilayah negara itu. Hal ini lantaran adanya sebuah Undang-Undang yang dibentuk yang mengarah pada tindakan tersebut.
Kehadiran Undang-Undang ini juga telah menimbulkan protes protes di India. Publik mengecam bila pihak berwenang sedang mencoba untuk mempolarisasi masyarakat dan menciptakan ketegangan agama. Apalagi keputusan ini dilakukan menjelang pemilihan daerah pada bulan Maret.
Arab News melapaorkan, adanya kebijakan di bawah undang-undang baru itu diberlakukan oleh pemerintahan yang didominasi oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India disahkan pada 30 Desember 2020.
Madrasah yang dikelola pemerintah akan diubah menjadi sekolah biasa. “Pemerintah secara bertahap membuat Muslim di negara bagian tidak berdaya dengan mengganggu cara hidup kami,” Isfaqul Hussain, seorang aktivis yang berbasis di Tezpur, Assam.
“Pemerintah BJP mencoba untuk mendorong komunitas Muslim ke pojok hanya untuk mempolarisasi masyarakat dan memenangkan kepercayaan dari komunitas non-Muslim sebelum pemilum,” ujarnya.
Seperti diketahui di wilayah Assam, 30% dari 30 juta penduduk adalah Muslim. Menteri Pendidikan Assam, Himanta Biswa Sarma, mengatakan langkah itu bertujuan untuk membawa komunitas Muslim “maju” dan membela undang-undang baru tersebut.
Hiren Gohain, seorang intelektual publik terkemuka dari Assam, merasa pemerintah lebih mengkhawatirkan nama ‘madrasah’ daripada pendidikan. “Motif politik adalah yang terpenting dalam pikiran mereka,” katanya kepada Arab News.
Kekhawatirannya adalah lain kali mereka akan mulai mengubah nama tempat yang memiliki nama Islam. Dia mengatakan itu adalah “bagian dari pola” untuk melemahkan minoritas Muslim di Assam dan memaksa mereka untuk jatuh ke dalam “konstruksi politik” partai yang berkuasa. (bpc2)
