Leasing Dilarang Pakai Jasa Debt Collector di Tengah Wabah Corona

Jumat, 20 Maret 2020 18:59
Leasing Dilarang Pakai Jasa Debt Collector di Tengah Wabah Corona

BERTUAHPOS.COM — Pemerintah dan OJK untuk sementara melarang pihak leasing menggunakan jasa penagihan melalui debt collector akibat penyebaran wabah virus corona yang kini tengah mengganggu perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kebijakan itu telah disepakati pihaknya bersama OJK, bahwa industri pembiayaan dinilai perlu mendapatkan kelonggaran untuk menjaga kinerja di tengah gejolak akibat penyebaran virus corona (Covid-19).

Advertisement

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut berawal dari usulan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, agar terdapat relaksasi kebijakan leasing motor untuk pengemudi ojek online. Usulan tersebut dibahas bersama OJK dan berbuah keputusan relaksasi, sebagaimana dikutip dari bisnis.com.

Relaksasi dari pemerintah tersebut berupa pelonggaran perhitungan kolektabilitas kredit motor untuk periode satu tahun dan adanya larangan sementara bagi perusahaan pembiayaan untuk menagih melalui jasa debt collector.

Baca: Mengukur Besaran Kontribusi Pemilu Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau

“Terutama di sini agar perusahaan leasing tidak menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, terutama untuk [ojek] online,” ujar Airlangga melalui teleconference di Istana Kepresidenan, Jumat, 20 Maret 2020.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keleluasaan ruang gerak sektor riil. Hal itu dinilai penting dilakukan di tengah tekanan dunia usaha akibat penyebaran virus corona.

Wimboh menjabarkan bahwa OJK akan memberikan relaksasi bagi industri pembiayaan dalam perhitungan NPF dengan hanya mengacu kepada satu pilar, yakni ketepatan pembayaran. Terdapat dua pilar lainnya yang akan diabaikan sementara, yakni prospek usaha dan kondisi debitur.

“Prospek usaha dan kondisi debitur kami abaikan sementara, kami perhitungkan selama satu tahun. Sehingga nanti hanya ketepatan pembayaran saja (yang diperhitungkan),” ujar Wimboh. (bpc3)

Berita Terkini

Rabu, 02 Desember 2020 17:35

Jokowi, Antara Optimis dan Warning Covid-19

#jokowi #covid #corona

Rabu, 02 Desember 2020 16:39

Jubir Covid-19 Riau: Kami Sadar Ada Kejenuhan Masyarakat

#corona #covid-19

Rabu, 02 Desember 2020 15:30

Biaya Investasi di Indonesia Mahal

#investasi #biayainvestasi

Rabu, 02 Desember 2020 15:15

Kisah Nek Mitun yang Harus Tetap Bekerja di Usia Senja

#act #kemanusiaan #ekonomi

Rabu, 02 Desember 2020 14:30

Fojuri Gelar Diskusi Virtual ‘Tantangan Industri Asuransi di Masa Pandemi’

#asuransi #indrustrikeuangan #ojk

Rabu, 02 Desember 2020 14:19

Tekanan Ekonomi, Masyarakat akan Memilih Karena Uang?

#PILKADA

Rabu, 02 Desember 2020 13:45

4.000 Lebih Orang di Pekanbaru Positif HIV/AIDS

#haiv/aids #riau #pekanbaru