PKS Kembali Layangkan Kritik ke MK Soal UU Cipta Kerja

Sabtu, 27 November 2021 16:16
PKS Kembali Layangkan Kritik ke MK Soal UU Cipta Kerja

BERTUAHPOS.COM Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja. PKS heran dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja. MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bila tidak diperbaiki selama 2 tahun.

Pada satu sisi, MK menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945. Namun, MK juga memberikan ruang perbaikan dalam waktu 2 tahun.

“Seharusnya jika memang proses legislasinya buruk dan dinyatakan MK sebagai inkonstitusional, maka produk hukum yang dihasilkan juga inkonstitusional,” kata politikus PKS Netty Prasetiyani Aher, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 November 2021.

“Tapi ini aneh kenapa justru MK mengkonfirmasi berlakunya UU Cipta Kerja ini? Jangan sampai MK terkesan sangat politis. MK merupakan lembaga pengawal konstitusi dan yang paling berhak memutuskan mana peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan mana yang tidak. Ibaratnya MK ini seperti penjaga gawang terakhir konstitusi,” sambung Anggota Komisi IX DPR RI itu.

Baca: Selamat, Berikut Ini Pemenang Lomba Foto Sampena Hari Sungai Nasional 2021

Meski demikian, dia mengapresiasi putusan MK tersebut. Sebab, secara tidak langsung menegaskan bahwa ada permasalahan dalam penyusunan UU Cipta Kerja secara Omnibus Law itu.

“Putusan MK ini membuktikan bahwa memang sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja bermasalah dan inkonstitusional. Pembahasan UU Cipta Kerja cenderung dipaksakan dan dibahas secara kilat sehingga tidak transparan dan banyak menabrak aturan main dalam proses pembentukan Undang-Undang,” ujar dia.

Dalam putusannya, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki pembentukan UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun. Sebab, MK menilai ada cacat formil dalam proses pembentukan UU tersebut.

Bila dalam waktu 2 tahun tidak diperbaiki, maka UU Cipta Kerja akan dinyatakan konstitusional. UU yang sebelumnya dicabut dan diubah akan kembali berlaku. Netty menyebut pihaknya akan terus mengawal proses perubahan UU Cipta Kerja di lembaga DPR RI sampai dua tahun ke depan.

“Kita di Fraksi PKS DPR RI bersama-sama masyarakat akan terus mengawal proses perubahan UU Cipta Kerja agar sesuai dengan aturan hukum. Kita juga akan awasi agar dalam waktu dua tahun ke depan tidak ada Peraturan Pelaksana lagi yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana keputusan MK,” ungkapnya. (bpc2)

Berita Terkini

Selasa, 25 Januari 2022 11:35

Obati Bisul dengan Barang-barng Dapur Ini

Yang pernah mengalami bisul, pasti merasakan berapa nyerinya. Bisul timbul karena darah kotor.

Selasa, 25 Januari 2022 11:20

Harga TBS Sawit di Riau Naik Lagi, Usia 10-20 Tahun Rp3.456

Harga TBS sawit di Riau naik lagi. Kenaikan tertinggi terjadi untuk buah kelapa sawit umur 10-20 tahun. Kenaikan disebabkan oleh beberapa faktor.

Selasa, 25 Januari 2022 11:03

Mendagri Malaysia Bahas Ilegal Fishing di Selat Malaka, Apa yang Mereka Sepakati?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Malaysia Datok Sri Hamzah Bin Zainudin menyatakan negaranya konsen untuk memberantas ilegal fishing

Selasa, 25 Januari 2022 09:37

500 Hektare Kebun Kelapa di Inhil Akan Direplanting Tahun Ini

Sebanyak 500 hektare kebun kelapa petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau akan direplanting tahun ini.

Senin, 24 Januari 2022 20:12

Angka Kematian Omicron Rendah, ‘Tak Perlu Panik & Khawatir’

Angka kematian akibat Covid Omicron tergolong rendah. Masyarakat diminta tak panik.

Senin, 24 Januari 2022 19:04

Logam Tanah di Lumpur Lapindo Dikaji, Benarkah Jadi ‘Harta Karun’? 

Potensi logam tanah di lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur mencuri perhatian banyak pihak.

Senin, 24 Januari 2022 17:22

Polisi Selidiki Soal Besi Jembatan Siak IV yang Hilang

Polisi tengah melakukan penyelidikan terkait banyaknya besi di Jembatan Siak IV banyak yang hilang.

Senin, 24 Januari 2022 17:04

Erick Thohir Sebut Jadi Capres Bukan untuk Cari ‘Untung-untungan’

Erick Thohir menyatakan dirinya tak ingin mencari peruntungan dengan mencapres di 2024 mendatang.