Melampirkan Bukti Vaksin dalam Berurusan, Pengamat Sebut Pemko Pekanbaru ‘Latah’

Sabtu, 12 Juni 2021 11:10
Melampirkan Bukti Vaksin dalam Berurusan, Pengamat Sebut Pemko Pekanbaru ‘Latah’
Kertas pengumuman yang mewajibkan bukti telah divaksin sebagai sayarat untuk pengurusan dokumen dan ADM di Kelurahan Sidomulyo Barat, Pekanbaru.

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Berbagai kritikan mencuat setelah Pemko Pekanbaru menerapkan kebijakan bahwa masyarakat wajib lampirkan bukti sudah divaksin jika ingin melakukan pengurusan dokumen dan administrasi di kantor pemerintahan di Pemko Pekanbaru.

Kritikan itu datang mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru Firdaus, sama dengan pemaksaan terhadap warganya untuk divaksinasi. Sebelumnya, beberapa kantor kelurahan di Pekanbaru bahkan sudah memajang secarik kertas pengumuman terkait hal ini.

“Menurut saya ini salah satu kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan tanpa ada telaah. Kalau seperti ini (Pemko Pekanbaru) latah namanya. Jangan lah begitu,” kata Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Riau Aidil Haris kepada Bertuahpos.com, Sabtu, 12 Juni 2021.

Dia menambahkan, seharusnya Pemko Pekanbaru paham, sebab sejak awal pemerintah pusat telah memberikan pemahaman bahwa vaksin merupakan salah satu upaya untuk menekan angka kasus penyebaran covid-19.

Baca: Riau Sangat Berpotensi Masuknya Corona Varian Delta

BACA JUGA:  Kepala ESDM Sebut Semburan Gas Bumi di Tenayan Raya Diprediksi Tak Berlangsung Lama

“Ingat ya, salah satu upaya. Artinya Pemko Pekanbaru jangan menjadikan vaksin sebagai alat ukur dalam pengurusan administrasi di pemerintahan,” jelasnya.

Aidil mengatakan, kebijakan menjadikan bukti vaksin sebagai salah satu syarat dalam pengurusan administrasi harusnya dicabut karena sangat bertentangan dengan prinsip keadilan.

“Bagaimana dengan orang yang memang tidak bisa divaksin karena faktor risiko yang akan mereka hadapi. Apakah orang – orang seperti ini tidak boleh berurusan, apakah mereka tidak akan dilayani. Kalau begitu dimana prinsip keadilannya. Seharusnya kebijakan itu dicabut, tidak boleh seperti itu,” tuturnya.

“Ini (kebijakan itu) sangat tidak tepat. Pemko Pekanbaru harus penuh pertimbangan dalam membuat kebijakan. Jangan cuma mikir target,” kata Idil Haris. (bpc2)

Berita Terkini

Jumat, 30 Juli 2021 18:13

Nelayan di Rohil Dapat Bantuan 30 Unit Rumah Panggung

Nelayan, Rohil

Jumat, 30 Juli 2021 17:05

Gubri Sebut Rumah Oksigen Bisa Tampung 200 Pasien Covid-19

Rumah Oksigen Riau

Jumat, 30 Juli 2021 16:03

Ha? Ada Tsunami di Indonesia Hari Ini?

Tsunami Indonesia

Jumat, 30 Juli 2021 15:30

Jokowi: Jangankan Lockdown, Semi Lockdown Saja Sudah Menjerit

Indonesia, Lockdown

Jumat, 30 Juli 2021 15:02

PPKM Level 4 di Pekanbaru Malah Bikin Warga Berkerumun di Tengah Jalan

PPKM Level 4 Pekanbaru

Jumat, 30 Juli 2021 14:15

Video: Pemprov Riau Diminta Segera Serahkan Draf APBD-P 2021

APBD-P Riau 2021

Jumat, 30 Juli 2021 13:30

Daerah Harusnya Bisa Gesa Realisasi Perlinsos dengan PMK Ini

PMK Perlinsos

Jumat, 30 Juli 2021 13:14

Hitung-Hitung Amalan Selama di Dunia

Islampedia

Jumat, 30 Juli 2021 12:36

Wagubri: Jaminan Kesehatan Adalah Hak Pekerja

Jaminan Kesehatan Pekerja