BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Asosiasi Pengusaha Indonesia [Apindo] mempertegas bahwa pencabutan larangan ekspor CPO harus dilakukan pemerintah sebagai solusi jangka pendek.
Ketua Apindo Riau Wijatmoko Rah Trisno mengatakan, pencabutan larangan ekspor CPO tersebut, tidak lain untuk menyelamatkan petani kelapa sawit di daerah, termasuk di Riau. Pandangan ini disampaikan Wijatmoko kepada Bertuahpos.com, Kamis, 19 Mei 2022, di Pekanbaru.
“Kami membagi persoalan ini dalam jangka pendek dan jangka menengah saja lah. Nah, untuk solusi jangka pendek, kalau temen-temen dari Apindo menyampaikan informasi bahwa daya tampung PKS bakal penuh dalam 2 minggu ke depan, maka solusinya pencabutan larangan ekspor CPO,” terangnya.
Sementara terhadap apa yang diusulkan oleh Gubernur Riau kepada Presiden, kata dia, merupakan solusi penyelamatan terhadap petani kelapa sawit untuk jangka menengah, sehingga petani tidak dirugikan atas fluktuasi [naik-turun harga].
“Jadi tetap, apapun pertimbangannya dalam 2 minggu ini segera diajukan pengusulan kepada Presiden [Jokowi] pencabutan larangan ekspor CPO. Nggak ada pilihan. 2 minggu. Apa yang mau dikerjakan,” terangnya.
Dia menganalogikan, sebagaimana keinginan dari Gubernur Riau Syamsuar mendatangi PKS untuk jalin kerja sama, serta turun ke kebun petani agar mereka bermitra, maka dipastikan butuh waktu yang panjang.
Sedangkan jika melihat situasi saat ini, sangat tidak memungkinkan untuk melakukan langkah-langkah tersebut, mengingat PKS sudah tidak lagi punya kemampuan untuk membeli sawit masyarakat dalam jangka waktu ke depan. Oleh sebab itu, satu-satunya solusi jangka pendek, Presiden harus cabut larangan ekspor CPO.
“Kalau kita analogikan dengan apa yang diinginkan Pak Gubernur Riau, datang ke PKS-PKS untuk kerjasama, mendatangi petani, itu butuh waktu setidaknya 1 bulan. Sedangkan dalam 2 minggu lagi PKS sudah nggak bisa beli sawit masyarakat,” katanya.***
