BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Anggota DPRD Riau Fraksi PKS, Sofyan Siroj berpendapat, tiga gubernur perlu bersatu kembali untuk memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sawit, meskipun sebelumnya sudah pernah dilakukan.
Ketiga gubernur itu adalah Gubernur Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan. Sebab ketiga daerah merupakan pemilik area perkebunan sawit terluas di Indonesia.
Sofyan Siroj menyebut, selama ini Riau sebagai daerah penghasil CPO (perkebunan sawit) terbesar di Indonesia, akan tetapi tidak mendapatkan porsi dana bagi hasil dari CPO yang dipungut oleh pusat.
“Sementara dampak negatif dari eksploitasi lahan banyak dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya kepada bertuahpos.com, Jumat, 29 November 2019 di Pekanbaru. “Sama halnya dengan Sumatera Utara (Sumut), sebagai daerah ke-3 terbesar setelah Kalimantan Tengah juga merasakan hal yang sama,” ujarnya.
Dia menambahkan, Sumut memiliki sejarah yang cukup panjang dalam merebut Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Perkebunan, dan juga peluang-peluang pendapatan daerah dari eksploitasi sawit di daerah, hingga tahun 2019 melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bapeda) Sumut masih melakukan koordinasi ke Pusat terkait DBH sektor Perkebunan.
“Upaya merebut DBH, dulu telah disepakati oleh para gubernur daerah penghasil sawit, akan tetapi upaya tersebut hingga kini belum membuahkan hasil,” ungkapnya.
Untuk diketahui, bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dibentuk untuk mengelola dana perkebunan kelapa sawit agar industri sawit nasional bisa dikelola secara berkelanjutan melalui kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Sejauh ini dana yang digelontorkan ke daerah oleh lembaga ini hanya sebatas untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan untuk jatah bagi hasil belum pernah ada, karena regulasi yang dibuat pemerintah pusat tidak mengatur tentang itu. Oleh sebab itu dianggap perlu para gubernur ketiga daerah ini bersama untuk memperjuangkan itu. (bpc3)
