Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, merespon soal sejumlah kepala sekolah SMA Negeri di Provinsi Riau mengeluhkan belum cairnya Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2024.
Menurut Erisman, sebagian besar anggaran BOSDA tahun ini masuk dalam status tunda bayar. Artinya, pencairan anggaran tersebut baru bisa dilakukan setelah proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rampung. Setelah itu, dana BOSDA akan dimasukkan dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025.
“Kami sudah minta kepada PPTK untuk segera menyusun justifikasi teknis agar BOSDA 2025 bisa segera diproses,” jelas Erisman, Kamis, 10 April 2025.
Namun demikian, Erisman mengakui bahwa nilai BOSDA tahun depan kemungkinan mengalami penurunan signifikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi defisit anggaran daerah. Pihaknya akan menyampaikan laporan ini terlebih dahulu kepada Gubernur Riau sebelum melangkah lebih lanjut.
“Senin depan, kami juga akan menggelar pertemuan secara daring melalui zoom dengan seluruh kepala sekolah SMA. Fokusnya membahas BOSDA, sekaligus mendengar langsung masukan dari mereka,” kata Erisman.
Di sisi lain, Erisman juga mengingatkan bahwa saat ini dana BOS dari pemerintah pusat (APBN) sudah masuk ke rekening masing-masing sekolah. Sayangnya, belum semua sekolah bisa memanfaatkannya lantaran penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang masih tertunda.
“Ini juga jadi perhatian kami. Pada pertemuan Senin nanti, kami akan berdialog dengan kepala sekolah untuk mencari tahu kendala apa yang membuat dana BOS pusat belum bisa dieksekusi,” tutupnya.
Dengan keterbatasan anggaran dan proses administrasi yang cukup panjang, Dinas Pendidikan Riau mendorong sekolah-sekolah untuk lebih aktif dan cepat dalam menyelesaikan dokumen teknis, agar pelayanan pendidikan kepada siswa tidak terganggu.***
