BERTUAHPOS.COM — Keterbukaan informasi sektor HTI itu, penting. Apalagi jika bicara soal pencegahan konflik dan korupsi di Riau, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).
Kata Koordinator FITRA Riau, Tarmidzi, transparansi pengelolaan Hutan Tanaman Industri harus memastikan bahwa perusahaan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dulu, FITRA pernah melakukan kajian untuk menelaah berbagai kebijakan nasional yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor HTI.
“Kajian itu ingin melihat bagaimana keterbukaan informasi dalam pengelolaan HTI dapat memastikan manfaat sampai ke masyarakat di sekitarnya,” ujarnya, Senin, 9 November 2026, di Pekanbaru.
Apalagi, kata Tarmidzi, masalah ini jadi makin urgen karena 2026 Riau masih menghadapi berbagai sengketa di sektor kehutanan.
Aktivitas industri kehutanan justru dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat, termasuk dampak kebakaran hutan dan kabut asap.
FITRA Riau mengevaluasi hubungan antara transparansi informasi dan pengelolaan lingkungan.
“Masyarakat Riau berhak mengetahui dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan HTI,” jelasnya.
“Masyarakat juga perlu mengetahui sejauh mana sektor industri kehutanan berkontribusi terhadap kebakaran hutan.”
Pemerintah harus menyediakan informasi mengenai luas konsesi yang terbakar, kejadian kebakaran, dan upaya pencegahan bagi publik.
Ketertutupan informasi mengenai perizinan, peta wilayah, peta konsesi, dan kewajiban sosial perusahaan dapat membuka peluang konflik.
“Publik berhak mempertanyakan berbagai persoalan tersebut melalui instrumen yang tersedia,” ujarnya.
Salah satunya adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi.
Undang-undang tersebut juga menjadi dasar pembentukan Komisi Informasi yang bertugas mengawal hak masyarakat dalam memperoleh informasi.
Lembaga ini memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik.
Tarmidzi menyebut, Komisi Informasi pada dasarnya bertugas memastikan masyarakat mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi.
“Pada dasarnya, badan publik harus membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Pemerintah hanya boleh membatasi informasi yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang,” jelasnya.
Undang-undang mengatur pengecualian informasi secara terbatas. Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, misalnya, mengatur informasi yang berkaitan dengan rahasia negara, rahasia dagang, keamanan, dan perlindungan pribadi.
Namun, Tarmidzi menegaskan bahwa pengecualian tersebut tidak berarti badan publik dapat menutup seluruh dokumen.
Pemerintah hanya boleh membatasi bagian informasi yang memenuhi ketentuan pengecualian, bukan otomatis menutup seluruh dokumen yang memuat informasi tersebut.
“Keterbukaan informasi sektor HTI menuntut badan publik membuka data perizinan, konsesi, dan dampak lingkungan secara luas. Tanpa transparansi itu, masyarakat Riau akan terus menghadapi sengketa kehutanan, kabut asap, dan potensi korupsi yang merugikan publik,” ujarnya.*
