Pusat Akan Akomodir Pembangunan Tanjung Buton

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman komitmen mengembangkan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Selasa (27/9/16), Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman bersama Bupati Siak Syamsuar menemui Menteri Perindustrian (Kemenperin) RI Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Perindustrian RI Jakarta.

Dari pertemuan tersebut Memperin berjanji membantu pembangunan infrastruktur untuk mengembangkan kawasan industri di wilayah tersebut. 

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, ketersediaan lahan dan pelabuhan menjadikan Tanjung Buton sebagai kawasan industri yang potensial. “Lahannya sudah tersedia 5.200 hektare. Dermaga sudah ada. Jadi tentu, pemerintah tinggal dukung infrastruktur menuju kawasan,” katanya.

Airlangga mengatakan, kawasan industri Tanjung Buton dan kawasan industri Dumai bisa saling mendukung sebagai klaster industri migas dan penghiliran CPO di wilayah Sumatra.

Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, Kementerian Perindustrian RI akan memfasilitasi secara penuh untuk mengakomodir pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Tanjung Buton.

“Kita akan dipertemukan dengan sejumlah kementerian terkait untuk pengembangan wilayah tersebut. Seperti PU dan lainnya. Potensi Tanjung Buton sangat besar, dan kita berharap ini bisa terlaksana,” kata Gubri.

Disebutkan Gubri, Pemerintah Daerah terus melakukan pendekatan dengan Pemerintah Pusat. Baik melobi anggaran maupun dukungan ke pihak investor.

“Setidaknya sudah ada 600 hektare lahan yang dibebaskan oleh Pemda Siak untuk mendukung pengembangan Tanjung Buton,” kata Gubri.

Sejauh ini, katanya, ada 5.200 hektare lahan rencana akan dikembangkan dan berharap dukungan dari pihak ketiga. “Pihak Kemenperin juga akan membantu kita dalam pendekatan kepada pihak ketiga, itu juga sembari kita mencari investor juga,” sambung Gubri.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau, Firdaus yang ikut mendampingi Gubernur Riau menambahkan, sejauh ini kondisi di lapangan masih banyak yang harus dibenahi untuk mendukung kawasan tersebut. Mulai dari fasilitas air, listrik hingga jalan.

“Kita disuruh untuk membuat kajian. Dan paling lambat sudah selesai pada November mendatang. Karena pihak kementerian akan mengusulkan anggaran pada APBN 2017 mendatang,” jelas Firdaus.

Pihaknya akan melakukan pertemuan di tingkat provinsi dengan instansi terkait. “Kita diminta membahas di tingkat provinsi dan mengajukan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan Tanjung Buton,” kata Firdaus.

Dijelaskan, Pasokan listrik ke kawasan sekitar Tanjung Buton saat ini hanya disuplai oleh pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 24 MW, di bawah kebutuhan minimal 150 MW. Kondisi jalan nasional juga belum mampu menunjang kegiatan industri secara optimal karena statusnya baru dialihkan dari jalan kabupaten.

Rilis/Melba