Plt Gubri Sebut Kasus RAL Beda dengan Merpati Airlines

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim berpendapat bahwa kasus PT. Riau Airlines (RAL) tidak bisa disamakan dengan kasus Merpati Airlines. Meski sama-sama tidak jadi dipailitkan. 

Baik Merpati Airlines maupun RAL sama-sama punya masalah dari sisi utang, RAL dianggap Wan Thamrin lebih kompleks sebab ada banyak pemegang saham yang harus dilibatkan.

“Setiap masalah itu beda-beda penanganannya. Mungkin Merpati Airlines lebih tepat penanganannya,” kata Wan Thamrin Hasyim, kepada bertuahpos.com, Senin, 19 November 2018 di Pekanbaru.

Dia menambahkan, RAL menjadi kompleks, selain soal utang, masalah BUMD yang menangani maskapai ini berkaitan dengan pihak lain, seperti PIR dan Bank Muammalat. Oleh sebab itu, jikapun ingin diselamatkan butuh tenaga banyak dan waktu banyak.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya, Jawa Timur, mengabulkan proposal perdamaian terkait utang Merpati Air dengan 85 kreditur. Melalui keputusan tersebut, maskapai ini berhenti beroperasi sejak Februari 2014 lalu, kini diperbolehkan mengudara kembali, seperti dijelaskan di laman katadata.co.id. 

Presiden Direktur Merpati Nusantara Airline, Asep Ekanugraha optimistis Merpati dapat kembali melayani penerbangan pada 2019. Apalagi, rencana tersebut telah didukung kucuran dana sebesar Rp6,4 triliun dari Intra Asia Corpora. Investor dalam negeri ini juga menawarkan pesawat buatan Rusia, Irkut MC-21, untuk menjalankan kegiatan operasional.

Sementara itu RAL punya masalah terhadap utang gaji karyawan sebanyak 330 orang. Direktur Komersil PT. RAL, Revan Menzano, menjamin hanya 10 persen dari 330 karyawan tersebut yang belum di bayarkan gajinya selebihnya sudah. 

Secara perseroan masalah RAL dengan perbankan itu sudah selesai. Karena sudah novasi (pembaruan utang) oleh PT. PIR. Dan itu di akta notaris RUPS terakhir tahun 2012, ada 3 pesawat milik RAL itu lising (sewa beli). Artinya kalau tak mampu bayar ditariklah aset itu. 

“Political will dan support kami. Beri kami akses kantor lagi. Kalau tidak bisa dianggarkan melalui APBD, carikanlah “bapak angkat” untuk perusahaan ini,” katanya. (bpc3)