BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Gubernur Riau Syamsuar mengatakan bahwa tim pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau banyak berstatus sebagai tenaga honorer.
Dengan demikian, kebijakan pemerintah pusat menghapus tenaga honorer di pemerintahan dikhawatirkan akan sangat berdampak terhadap upaya penanganan Karhutla.
Hal ini disampaikan Syamsuar saat menghadiri rapat koordinasi khusus yang membahas penanganan Karhutla. Rapat ini dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud Md yang dihadiri oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto, di Gedung Manggala Wanabakti KLHK Jakarta, Kamis, 28 Juli 2022.
“Kebanyakan anggota pemadam ini berstatus honorer, mereka yang sudah siap berjuang di lapangan ini, seharusnya tidak diberhentikan begitu saja, sementara mereka sudah terlatih dan terampil,” ucapnya.
“Tidak mungkin tenaga honorer ditiadakan, siapa yang mau menjaga karhutla? tidak bisa hanya mengandalkan TNI dan Polri saja. Butuh kolaborasi bersama,” tutupnya.
Oleh sebab itu, Syamsuar berharap kebijakan ini dapat dipertimbangkan lagi ditingkat pusat. Soal keberatan terkait penghapusan tenaga honorer juga pernah disampaikan Syamsuar dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Bali.
Rasa keberatan tersebut juga pernah memperjuangkan ini kepada Wamendagri John Wempi Wetipo dalam rapat koordinasi gubernur se Sumatera yang diselenggarakan di Pekanbaru beberapa waktu lalu.***