Saleh Partaonan Daulay: Jokowi Harus Tegur Menag Yaqut, Tak Pantas Pejabat Negara Bicara Seperti Itu

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memberi teguran keras kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait pernyataannya yang menyebut bahwa Menag merupakan hadiah negara untuk NU.

Partai Amanat Nasional (PAN) menilai pernyataan itu memicu kontroversi dan polemik. Oleh sebab itu Presiden Jokowi diminta memberikan teguran keras kepada Yaqut Cholil Qoumas.

“Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan teguran dan peringatan. Sebab, pernyataan-pernyataan seperti ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari,” kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin, 25 Oktober 2021.

Dia menambahkan, dalam masalah ini Jokowi dianggap perlu bersikap tegas mengingat apa yang diucapkan Yaqut memberikan preseden buruk bagi Pemerintah Indonesia.

Saleh mengatakan, pernyataan tersebut tidak sepantasnya disampaikan oleh pejabat negara. Selain tidak memiliki landasan historis yang benar, pernyataan itu dapat menimbulkan sikap eksklusivitas di tengah masyarakat.

Ia khawatir pernyataan itu akan mendorong munculnya sekelompok orang tertentu yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya. Di sisi lain, pernyataan itu terkesan bahwa Kemenag hanya milik NU.

Ditambahkannya, dampak dari pernyataan Yaqut itu tidak menutup kemungkinan muncul elemen dan ormas lain yang mengklaim mendapat hadiah kementerian lain. Misalnya, mendapat hadiah kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan lain-lain.

“Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat,” tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI itu mendesak agar Yaqut menyampaikan permohonan maaf. Atau paling tidak meluruskan mispersepsi yang sempat muncul di tengah masyarakat.

“Pejabat publik semestinya menghindari wacana, narasi, dan perdebatan yang tidak perlu. Sebaliknya, para pejabat publik harus berdiri di barisan terdepan untuk merangkul seluruh komponen anak bangsa,” pungkas dia. (bpc2)