BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Bagaimana politik luar negeri Indonesia dalam kaitannya dengan politik islam kini? Massa Islam dianggap masih sangat kuat, tapi legal formal kekuasaan Islam dikebiri terus sejak orde baru.
Kalau di masa Orde Baru, ketika keluarnya UU anti subversive — sekarang ada UU terorisme — Islam ‘dicurigai’.
Bahkan kementrian yang seharusnya merepresentasikan Islam (Kementrian Agama), tidak mewakili.
Padahal, dari dulu islam tidak pernah kontra pada Pancasila, tapi dibuat kontra. “Hal ini cenderung mempengaruhi politik luar negeri Indonesia,” kata pengamat politik internasional Universitas Riau Dr Mhd Saeri, MHum.
Model kekuasaan otoritarian oligarki akan mempercepat itu. Nah, ke depan bagaimana komponen internal bangsa agaknya membentuk political interplay, siapa dan apa saja kekuatan yang bermain?
Landasan Polugri Pancasila; Palestina wajib dibela?
‘Mana lebih bagus aqidah Islam dengan Pancasila?’ menurut Saeri, pertanyaan ini sudah ‘membunuh’. Secara aqidah Islam tidak mempersoalkan, dan Pancasila bukan aqidah.
Tuntutan Islam di Indoenasia hanya satu. Biarkan Islam ‘berkreasi’. “Negera harus mampu melihat bahwa islam tidak meminta Islam jadi landasan politik luar negeri,” sambungnya.
Justru, masyarakat Islam mengharapkan Pancasila menjadi landasan polugri. Lalu pertanyaannya, kalau begitu Palestina perlu dibela?
”Mestinya diplomasi Indonesia bagaimana memainkan peran diplomasi itu. Apalagi cita-cita Pancasila mewujudkan perdamaian dunia”, tambahnya.
Polugri Haluan China
Mungkinkah kerjasama dengan Cina tak ada kepentingan ideology?. “Yang kita khawatirkan Cina meminta ruang bangkitnya komunisme di indonesia. Itu bisa terjadi sebagai syarat kerjasama dukungan politik dan diplomasi China kuat. Sebagaiman tuntutan barat dulu, meminta Indonesia liberal,” sambungnya.
Sehingga, kekuatan politik dalam negeri berideologi sama, bersemi lagi. Orang yang anti Islam tentu banyak berperan. Di antaranya kekuatan komunis, atau liberalis era orde lama dan orde baru.
“Apakah presiden kita sekarang punya kekuatan mumpuni menangkis kekuatan yang jauh lebih lama dari pada dia? Ini yang kita khawatirkan,” ungkap Saeri. “Tak sebatas itu, tapi juga dana cash, yang dibutuhkan pemerintah untuk pembangunan juga akan membuat resah,” ungkapnya. (bpc5)
© 2013-2022