BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU– Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah memperkuat sektor pariwisata sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain minyak dan gas. Namun hal itu tidak akan pernah terwujud jika pemerintah mengabaikan infrastruktur.
Pandangan ini disampaikan Manager District Area Citilink Pekanbaru, Ridwan kepada kru bertuahpos.com. Dirinya menyampaikan untuk potensi objek Wisata Riau sudah memilikinya. Hanya saja persoalan di lapangan permasalahan infrastruktur banyak yang tidak terawat. “Kita sebagai pihak swasta mau saja membantu promosi Wisata Riau. Hanya saja kalau ternyata fasum (fasilitas umum) tidak memadai bagaimana kita mengajak agar orang mau berwisata,” katanya, Kamis (07/01/2015).
Ridwan menyampaikan Bali atau Sumatera Barat (Sumbar) terkenal sebagai destinasi Wisata selain dari objek yang menarik, juga didukung dengan fasilitas umum yang baik. “Kalau ternyata di sana jalan rusak, tidak ada untuk MCK (Mandi, Cuci, Kakus) sulit untuk mendorong pariwisata berkembang,” katanya.
Apalagi dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini bisa menjadi pintu masuk untuk berkembangnya pariwisata di Riau. “Sekali lagi tergantung kemauan dan keseriusan pemerintah. Kalau untuk pengembangan pemerintah bisa berdayakan masyarakat sekitar atau komunitas untuk promosi. Dan hal ini juga sudah dilakukan daerah lain juga,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Tim Kelompok Kerja DPR RI Komisi X Mujib Rohmad mengakui bahwa masalah perkembangan destinasi wisata di Riau masih “dihantui” oleh lemahnya infrastruktur pendukung. Tanpa infrastruktur maka promosi yang dilakukan bakal sia-sia.
“Menurut saya konektifitas antara infrastruktur, promosi dan kesiapan objek wisatanya harus singkron. Tak bisa kalau timpang. Pencuma saja objek wisatanya bagus kalau infratruskturnya tidak mendukung. Uang promosi habis sia-sia,” kata Mujib.
Kritikan kepada Dinas Pariwisata Riau pernah disampaikan Ketua Asosiasi Tour and Travel Agent (Asita) Riau, Ibnu Masud. Pada satu pertemuan dirinya terang terangan mengatakan pihak Dinas Pariwisata dan UKM Riau, bermental proyek. Sehingga alamat nasib pariwisata di Riau tidak akan berkembang.
Dia menyebutkan pasang surut hubungan stakeholder industri yang bergerak di bidang pariwisata dan pemerintah berjalan cukup panjang dan lama. Namun demikian Ibnu menyadari bahwa antara pebisnis dan Pemerintah Riau harus bersinergi.
“Kami ingin Disbupar sekarang harus merubah cara pandang. Untuk urusan regulasi adalah wewenang pemerintah, dan jualan urusan kami,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa melakukan pengembangan wisata adalah tugas industri, yang juga terlibat dalam melakukan promosi pariwisata. Masalahnya,pelaku industri pariwisata di Riau kewalahan untuk melakukan promosi, jika tidak ada pengembangan pada objek destinasi wisatanya.
Lalu Kepala Dinas Pariwista dan UKM Provinsi Riau, Fahmizal Uman menyadari bahwa Pemerintah Provinsi Riau tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa ada campur tangan masyarakat dan pelaku industri untuk melakukan pengembangan pariwisata di Riau. Hal itu tentunya harus ada persamaan persepsi terlebih dahulu, agar tujuan pengembangan wisata di Riau bisa berkembang.
“Kuncinya memang pada sinergi. Kami menyadari yang dibilang Pak Ibnu, berubahlah. Sekarang kami masih melakukan pembenahan-pembenahan itu. Saya yakin peluang itu ada. Pelaku industri dan bisnis pariwisata di Riau akan maju, jika ada keterlibatan pihak industri,” ujarnya.
Namun demikian, menjawab pertanyaan itu, dia menyadari bahwa informasi untuk destinasi wisata di Riau masih belum maksimal. Masyarakat Riau sendiri belum begitu banyak yang tahu, tentang potensi wisata itu. “Orang berfikirnya mau liburan, informasinya belum lengkap, dari pada rugi makanya orang tidak mau, dan memilih keluar daerah,” sambungnya. (Riki)
© 2013-2022