BERTUAHPOS.COM (PEKANBARU) – Komisi IV mengagendakan pada Senin pekan depan akan menggelar hearing dengan kontraktor PLTU Tenayan Raya. Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Zulfan Sulaiman, meminta Disnaker untuk menarik seluruh pekerja asing ini dari lokasi proyek PLTU, sebab mereka jelas merupakan pendatang illegal yang mencari keuntungan di Pekanbaru.
“Kita ini sangat lemah dalam menegakkan aturan, mestinya kalau sudah ditemukan bukti-bukti seperti ini di lapangan maka sanksi tegas harus dilakukan, jangan lagi kita berpikir yang macam-macam serta memberikan dispensasi. Contohnya saja berapa banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang diperalakukan tidak manusiawi oleh orang-orang asing hanya karena tak memiliki surat izin bekerja, bahkan tidak sedikit dari orang kita yang dipulangkan kembali ke Indonesia, ini mereka seenaknya saja di Indonesia,” jelas Zulfan, Rabu (24/7/2013).
Hal senada juga disampaikan oleh Sigit Yuwono anggota Komisi IV dari Partai Demokrat, Sigt meminta PLN yang merupakan perusahaan negara ini janganlah memberikan contoh buruk kepada perusahaan lainnya, mestinya PLN dapat memberikan contoh bagus.
“Jika TKA yang bekerja di Indonesia mengurus izinnya tentu akan menjadi sebuah pemasukan bagi bangsa indonesia baik dari segi finansial dan sebagainya, namun jika illegal seperti ini tentu akan merugikan bangsa sendiri, mestinya PLN sudah tau semua itu tinggal apakah PLN mampu menjalankannya” sindir Sigit.
Dilain sisi, sigit menilai perusahaan asing yang berasal dari china ini juga dinilai keterlaluan dalam merektur tenaga kerja asingnya untuk bekerja di Indonesia, “masak untuk tukang las dan operator kren mereka harus mendatangkan dari china, sedangkan di Indonesia banyak tukang las yang mengangur, artinya PLN harus juga memperhatikan tenaga kerja lokal” tutur Sigit.
Juru bicara Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amril usai sidak menyampaikan bahwa masih banyak persoalan lain yang harus dipertanyakan kepada kontraktor asing yang membanguna PLTU Tenayan Raya ini, seperti Persoalan Tenaga kerja, persoalan Amdal, Lingkungan Hidup dan sebagainya. Karena tadinya kita tak bisa menemui seluruh pimpinan yang dapat memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut maka diputuskan akan mengundang mereka hering pada senin depan.
“Banyak pekerjaan mereka yang menggunakan Oli sehingga terjadi tumpahan Oli dimana-mana, kemudian masalah Amdal juga harus diperjelas seperti apa pengelolaannya, disamping itu persoalan dengan masyarakat sekitar bagaimana, dan masih banyak lagi hal yang perlu ditanyakan” jelas Roni.
Kendala dalam kunjungan tersebut, yakni dalam berkomunikasi. Sebab, Dirut Hypec tidak bisa berbahasa inggris apalagi Indonesia, hanya menguasai satu bahasa yakni bahasa cina.
“Tadi ada yang juru translit dari anggotanya yang kami rasa belum mampu menyampaikan apa yang kita sebutkan, untuk itu dalam hering kedepan Komisi akan menyiapkan juru bicara yang pandai berbahasa cina, agar apa yang kita sampaikan dapat nyambung,” kata Roni.
Menyikapi hal tersebut, PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau terkesan lepas tangan melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Deputi Humas PLN WRKL Syairul mengaku bahwa persoalan pembangkit bukan tanggung jawab PLN WRKL melaikan PLN Pembangkit.
“Kami hanya bekerja menjual energi, mendistribusikan kepada pelanggan, kalau masalah pembangunan pembangkit itu urusan PLN bagian pembangkit,” singkat Syairul. (wan)
