BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU- Ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru tampak sepi. Hanya suara-suara dari televisi yang memenuhi ruangan yang terletak di lantai tiga Kantor Walikota Pekanbaru tersebut.
Ada monitor CCTV terletak persis di samping meja kerja. Sekda Pekanbaru, M Noer mempersilahkan bertuahpos.com untuk duduk di satu meja yang lain. Meja untuk rapat agaknya.
M Noer tahu dirinya dikait-kaitkan dengan isu jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru. Isu jual beli jabatan itu mencuat setelah beredarnya potongan pembicaraan antara dirinya dengan Kabag Ekonomi, Laksmi Fitriana di aplikasi Whatsapp (WA).
Baca: ‘Jual -Beli Jabatan’ Juga Terjadi di Pemprov Riau
Dalam pembicaraan di grup WA Setda PKU Madani sekitar pukul 10.00 WIB tersebut tercatat Sekda Pekanbaru, M Noer bertanya pada Laksmi perihal utang, Rabu (04/01/2017). Lalu Kabag Ekonomi Pemko Pekanbaru itu menyebut ada Lurah yang berhutang Rp 18 juta. Lurah itu adalah Tapip, yang dalam WA ditulis Tavip.
Dalam tanya-jawab itu, M Noer tidak menyebutkan embel-embel piutang raskin. Sekda-ko ini baru menjelaskan dua jam setelahnya di grup WA yang sama. Dan di hari itu tengah berlangsung pelantikan 83 Lurah, dilantik oleh Plt Walikota Pekanbaru, Edwar Sanger.
“Inilah nasib. Enggang lewat ranting patah. Ranting patah langsung dituduh karena Enggang,” kata M Noer berkiasan.
M Noer katakan, bahwa yang terjadi pada percakapan tersebut murni keteledoran. “Tidak ada yang salah. Penafsiran salah,” kata M Noer sambil mengambil ponselnya dan menunjukkan percakapan itu ke bertuahpos.com. “Karena tidak ada kata raskin,” sebutnya kemudian.
Diterangkan M Noer, tiap tahunnya ada raskin yang disalurkan dari Bulog ke Lurah. Kemudian Lurah yang bagikan ke masyarakat. Uangnya diberikan ke Lurah untuk diserahkan ke Bulog. Kemudian jika ternyata ada piutang, Bulog tidak akan menyalurkan raskin ke kelurahan tersebut.
“Nah, ternyata akhir Desember 2016, Bulog melaporkan ke Kabag Ekonomi karena itu cantolannya. Ada Lurah yang menunggak belum melunasi (utang raskin). Sementara beras sudah habis. Ada empat kelurahan, dengan hutang bervariasi Rp 24 juta, Rp 18 juta, Rp 6 juta ada sekian,” kata M Noer.
Jika piutang tidak selesai Bulog bakal susah melakukan pelaporan penyaluran raskin. “Saya Tanggapi. Sebelumnya saya pernah selesaikan (piutang raskin). Saya panggil, (Lurah) janji lunasi. Tetapi Bulog mengeluh belum dibayar juga. Saya instruksikan, bahwa bagi Lurah yang masih tidak dilunasi akan kita tunda pelantikan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru. Prinsip kita Lurah hanya pengukuhan, kecuali Lurah bermasalah akan kita tunda. Kita ancam seperti itu, namanya saya juga tau,” terang M Noer panjang lebar.
Baca: Sekda Terlibat Jual-Beli Jabatan?
Arahan seperti itu disampaikan sebelum pelantikan OPD baru awal tahun 2017. “Saya anggap sudah clear karena tidak ada laporan (Kabag Ekonomi). Kita sibuk urus pelantikan. Awak pun (bertuahpos) tahu sibuk waktu itu. Lalu Kabag Ekonomi tidak sempat lapor (piutang raskin) apa-apa ke saya. Paginya (Rabu, 04/01/2017), saat jam 10 sedang pelantikan, Laksmi menelpon ternyata ada satu Lurah yang belum lunasi (hutang raskin). Karena ribut tidak dengar, saya jelaskan ke WA saja,” sebut M Noer.
Iitulah kemudian terjadi obrolan tentang piutang di dalam grup WA Setda PKU Madani. “Makanya saya masuk ke WA. Saya masuk ke grup biar cepat. Karena yang terbuka grup, pasti semua baca. Saya langsung saja tanya siapa? berapa? Langsung dijawab dia ada namanya (Lurah) Tapip, jumlah (piutang) Rp 18 juta Lurah Kota Baru. (Pada pelantikan OPD 2017 Tapip Suhadi menjabat sebagai Lurah Sialang Munggu Kecamatan Tampan, red),” kata M Noer.
M Noer tidak menyangka, sebab pada waktu yang sama, prosesi pelantikan OPD 2017 tengah berlangsung khitmad. “Hanya satu ya buk? Apakah ada yang lain?,” tulis M Noer di WA pada waktu itu. Yang dijawab Laksmi benar hanya ada satu.
“Disanalah kemudian, sudahlah saya terputus ngomong tanpa ABCD dijawab angka rupiah dan nama orang. Masuk pula berita lain kawan, karena ini grup. Kemudian setelah dua jam, baru saya jawab, bahwa oleh Plt sudah diumumkan bapak, bagi siapa yang nunggak raskin nanti dicopot. Nah ternyata selama dua jam itu, antara jam 10 sampai 12 asumsi macam-macam disitu buat isu kiranya,” cerita M Noer.
M Noer sendiri mengaku tidak ngeh, bahwa dirinya terlupa membuat kata raskin. Yang kemudian ternyata direspon ada main uang selama pelantikan Lurah.
Â
“Saya tidak tahu. Karena otak (pikiran) saya tidak disana. Saya sibuk siapa dilantik, apa kurangnya, bagaimana ini. Saya kira mereka ngerti, tahu ini masalah hutang, soal raskin. Ternyata ini jadi isu. Seolah-olah setiap Lurah dipungut Rp 18 juta. Diploting jadi Lurah sekian-sekian,” sangka M Noer.
Baca: Fitra : WA Sekda-ko Terindikasi Jual-Beli Jabatan, Harus Ditindak
M Noer pun baru menyadari ada isu tidak sedap tengah berkembang selang dua hari berikutnya. “Saya terkejut. Saya baru paham ada itu besok (Jumat, 06/01/2017) malam. Itu (isu) sudah digoreng kemana-mana. Makanya besoknya hampir jam 10 (21.54 WIB, red) saya buat penjelasan klarifikasi di WA itu. Karena ada asumsi macam-macam,” sebutnya.
Kemudian M Noer mengaku sempat berang terhadap Kabag Ekonomi yang tidak menyadari adanya kekeliruan itu. “Setelah itu saya marah ke Laksmi, karena tidak kasih penjelasan, bahwa yang tidak bayar raskin si anu. Kalau begitu hilang (isu jual beli jabatan). Tapi inilah faktanya,” kata M Noer meyakinkan.
 M Noer mengaku, bahwa tidak ada jual beli jabatan selama pelantikan OPD 2017 khususnya pada Lurah. Dirinya menjadikan hal ini pelajaran berharga. “Gara-gara satu kata yang tidak ada penjelasan, orang menafsirkan macam macam,” ujarnya.
Disamping itu M Noer secara pribadi merasa kecewa, bahwa rekan-rekan di grup tersebut bukannya meluruskan malah memunculkan isu semacam jual beli jabatan. “Saya secara pribadi terpukul. Kerja capek-capek, malah dituduh makan uang. Saya berpikir bagaimana cara lunasi utang Bulog, malah kita yang dituduh makan. Inilah namanya Enggang lewat ranting patah,” tutup M Noer seraya menyandarkan diri di kursi.
Penulis: Riki Ariyanto
© 2013-2022