Begiri Caranya Agar Rapat Pemerintah Irit Biaya
BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Bukan sekali dua, Pemprov Riau menggelar rapat dengan menggunakan video conference. Pembahasan urgen soal eksistensi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berlangsung seluruh Indonesia. Plt Gubernur Riau tidak perlu berangkat ke Jakarta untuk memenuhi panggilan Kemendagri, cukup dengan duduk di ruang rapat Diskominfo, segala informasi urgen yang ingin disampaikan menteri sudah bisa dimengerti Plt Gubri.
“Rapat seperti ini kita lakukan, salah satu tujuannya untuk mengirit biaya,” kata Direktur Keuangan Kemendagri dalam video itu.
Rapat itu berlangsung di kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) lantai 2 pada pertengahan November lalu. Rapat yang dilakukan Kemendagri dengan Pemprov Riau ini dalam upaya efisiensi anggaran pemerintah dalam melakukan rapat. Dengan kata lain, biaya operasional dan administrasi akan lebih irit jika Pemerintah Provinsi Riau melakukan rapat dengan cara video confrence dengan pemerintah pusat.
Dialog lewat layar LCD itu langsung dihadiri oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Sayangnya, kapasitas ruangan yang begitu sempit tidak bisa memaksimalkan setiap peserta untuk hadir ikut menyaksikan rapat itu berlangsung.
Dari pantauan bertuahpos.com, video confrence yang berlangsung pada pukul 09.00 WIB lebih itu dihadiri oleh beberapa SKPD yang ikut andil dalam menghimpun kebijakan soal keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau
Sementara Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman juga mengatakan bahwa dengan dilakukannya rapat seperti ini terjadi efisiensi yang cukup besar. Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat akan lebih cepat dan informatif. “Dengan seperti ini ada efisiensi,” katanya.
Dalam rapat itu Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengakui bahwa persoalan pendataan aset yang tidak lengkap akan mempengaruhi prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang sudah di Raih Pemprov Riau ditahun 2014 lalu.
“Kami tidak ingin persoalan aset dan piutang yang terjadi di Pemprov Riau mengganggu prestasi WTP yang sudah di Raih. Makanya pembukuannya sudah kami susun secara rapi. Pak menteri menegaskan itu agar harus rapi,” ujarnya.
Andi Rachman sudah intruksikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau agar pembukuan aset segera ditata ulang. “Sama-samalah bekerja keras untuk memperbaiki pembukuan aset dan piutang itu. Sekretaris di SKPD juga harus bekerja,” katanya.
Meski dalam situasi realisasi keuangan Pemprov Riau yang sulit, Andi Rachman masih yakin kalau peringkat laporan keuangan sebelumnya bisa diperoleh lagi ditahun ini. Dengan catatan dia tidak bekerja sendiri.
“Saya akan kontrol langsung. Kita juga sudah mulai memanfaatkan tenaga akuntansi untuk merapikan pembukuan. Tenaga keuangan masing-masing SKPD sudah kita kumpulkan. Semoga bisa dimaksimalkan,” sambung Andi Rachman. (Adv)
