BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Majlis Ulama Indonesia (MUI) menilai pemerintah dan DPR-lah yang membuat gaduh nasional dengan sikap abai mereka, sehingga menimbulkan banyak kemarahan rakyat, serta kekacauan situasi.
Hal ini diutarakan oleh Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi, Kamis, 8 Oktober 2020, sebagaimana dilansir dari Republika.co.id. Dia menilai, arogansi kekuasaan rezim saat ini telah membutakan hati nurani, hingga ‘menghalalkan’ segala cara untuk ambisi.
“Ini sesungguhnya falsafah Maciavelli yang sudah diterapkan oleh banyak pihak pemuja kekuasaan,” katanya.
Dia mengatakan, masyarakat dari segala level, buruh, mahasiswa, dan aktivis pergerakan berhak menyampaikan hak konstitusinya yang dijamin undang-undang (UU).
Maka, MUI minta kepada pihak kepolisian dan aparatur negara yang bertugas menjaga keamanan agar tidak bersikap anarkis dalam menghadapi para demonstran yang marah karena hak mereka dijarah secara sadis oleh rezim.
Dia menegaskan, polisi bukan alat kekuasaan dan perpanjangan penguasa. Mereka digaji oleh rakyat yang telah bayar pajak. “Jika rezim pemerintah dan DPR bekerja sesuai koridor hukum dan tidak mengambil hak rakyat, maka yang terjadi adalah demo dukungan dari publik,” ujarnya.
Dalam situasi ini, MUI menyoroti dengan keseriusan dan sedih atas kebijakan pemerintah dan DPR yang telah melanggar Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (bpc2)
