BERTUAHPOS.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz, menyayangkan penghentian operasional Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) sejak Jumat 6 Desember 2024 akibat tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM).
Zulfan menyebut kejadian ini mencoreng pelayanan publik di Kota Pekanbaru.
“Ya, tentu sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena yang berurusan dengan pelayanan masyarakat malah terabaikan. Ini sangat memalukan. Dulu supir bus mogok karena gajinya terlambat dibayar, sekarang Bus TMP berhenti gara-gara nunggak BBM. Heran kita, belakangan ini Pekanbaru malah jadi trending topic sampai berita nasional,” ujar Zulfan, Ahad 8 Desember 2024.
Zulfan menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tanpa alasan yang berujung mengabaikan kepentingan publik.
“Pelayanan masyarakat harus dinomorsatukan. Kalau tidak mampu melayani masyarakat, jangan menjadi bagian dari pemerintah. Jangan pakai alasan defisit segala macam, buktinya yang terjadi hari ini kan berbeda,” tegas Zulfan.
Sebagai Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Pekanbaru, Zulfan mendesak Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, untuk segera menyelesaikan persoalan ini agar layanan transportasi umum kembali berjalan normal.
“Yang jelas, kita mendorong Pj baru untuk mendesak BPKAD segera membayar tunggakan. Tak ada alasan bus tidak beroperasi, karena ini menyangkut kepentingan publik. Kasihan masyarakat. Jadi, hal-hal yang menyangkut pelayanan publik itu harus segera dituntaskan,” kata Zulfan.
Kepala UPT Trans Metro Pekanbaru, Sarwono, menjelaskan penghentian operasional Bus TMP disebabkan SPBU tidak lagi memberikan suplai BBM akibat tunggakan yang belum dilunasi.
“SPBU gak mau ngasih BBM lagi sejak tadi malam. Ada tunggakan yang belum dibayarkan,” ungkap Sarwono.
Sarwono menyebut total tunggakan BBM yang harus dibayarkan mencapai Rp630 juta per akhir November 2024. Hingga tunggakan ini diselesaikan, operasional Bus TMP akan terhenti.
Penghentian operasional Bus TMP ini membuat banyak masyarakat Pekanbaru kesulitan mengakses transportasi umum yang terjangkau. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi agar layanan ini kembali tersedia, terutama untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
Kini, semua pihak menantikan langkah cepat pemerintah kota untuk menyelesaikan masalah ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan umum.
