BERTUAHPOS — Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pengelolaan hutan berkelanjutan dapat menghasilkan manfaat ekonomi melalui skema jasa lingkungan dan pasar bursa internasional.
Menurut, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, M Job Kurniawan, peluang tersebut terbuka berkat dukungan lembaga global dan organisasi nonpemerintah.
Menurut Job, Riau telah menerima dukungan dari United Nations Environment Programme (UNEP) serta lebih dari 16 NGO yang selama ini aktif dalam program perlindungan hutan dan pengurangan emisi.
“Sisi lain, kami juga mendapat bantuan dari UNEP dan NGO-NGO. Sudah lebih dari 16 lembaga yang terlibat, sehingga pemetaan kawasan hutan Riau diharapkan bisa masuk bursa internasional,” ujarnya di Pekanbaru, Selasa, 24 Februari 2026.
Ia menjelaskan, pengelompokan kawasan hutan dan penghitungan potensi karbon sedang disiapkan agar Riau dapat berpartisipasi dalam mekanisme perdagangan jasa lingkungan global.
Menurutnya, daerah dengan hutan luas seharusnya memperoleh manfaat yang adil dari upaya menekan emisi gas rumah kaca. “Hutan kita luas, lalu kita dapat manfaat apa? Kita tidak menghitung secara sempit, tapi kalau diminta melindungi emisi, maka harus ada penghargaan,” katanya.
Saat ini Pemprov, kata dia, tengah memproses Forest Reference Level (FRL) di Kementerian Kehutanan sebagai dasar penilaian penurunan emisi. Dengan luas hutan sekitar 5,3 juta hektare dan gambut mencapai 4,9 juta hektare, Riau dinilai memiliki potensi besar dalam skema ekonomi karbon.
Job menegaskan bahwa manfaat program tersebut nantinya diharapkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan, bantuan modal, dan program pemberdayaan.
Ia berharap dunia internasional dapat menghargai kinerja daerah dalam menjaga hutan. “Harapan kami, kinerja menjaga hutan ini dihargai dunia dan manfaatnya bisa kembali ke masyarakat Riau,” ujarnya.***
