BERTUAHPOS.COM — Penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 akan bertumpu pada tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, dasar penetapannya adalah Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pemerintah juga menetapkan UMP 2027 harus diumumkan paling lambat 21 November 2026.
Formula penghitungan memakai indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, formula memasukkan indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1.
Untuk menjaga akurasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan estimasi KHL. Estimasi itu disusun dari data konsumsi rumah tangga dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Komponen KHL mencakup empat aspek. Keempatnya adalah pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Estimasi KHL tidak hanya disusun untuk tingkat provinsi. Kemnaker juga menyusun estimasi untuk kabupaten/kota melalui pendekatan klasterisasi yang berbasis 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi tersebut sebagai bahan pertimbangan. “Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” tutur Yassierli.
Dalam regulasi yang sama, gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.
Pemerintah juga mengatur tenggat tiap jenis upah minimum. UMP diumumkan paling lambat 21 November 2026, UMK pada 25 November 2026, UMSP pada 26 November 2026, dan UMSK pada 30 November 2026.*








