BERTUAHPOS.COM — Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menegaskan bahwa hak nelayan tradisional menyangkut hak asasi yang mendasar bagi warga.
“Ketidakadilan pesisir tidak bisa dipandang sebagai masalah sektoral yang berdiri sendiri,” katanya menyampaikan itu terkait agenda Rembuk Agraria Pesisir, dikutip Jumat, 13 November 2026.
Rembuk Agraria Pesisir bukan sekadar ruang konsultasi atau tempat mengajukan permohonan bantuan, melainkan wadah bagi nelayan sebagai pemegang hak untuk menuntut akuntabilitas negara.
“Hilangnya akses pantai dan wilayah tangkap berdampak langsung pada hak atas pangan, penghidupan yang layak, hingga keberlanjutan budaya masyarakat pesisir,” ujarnya.
KNTI menyebut pendekatan berbasis hak ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia internasional. Prinsip itu meliputi UDHR, ICESCR, dan ICCPR.
Pendekatan tersebut juga selaras dengan instrumen perlindungan kelompok rentan. Instrumen itu mencakup CEDAW, UNDRIP, UNDROP, VGGT dari FAO, hingga Pedoman Perikanan Skala Kecil (SSF Guidelines).
Dalam kerangka tersebut, nelayan dan masyarakat pesisir ditempatkan sebagai pemegang hak (rights-holders). Negara berperan sebagai pemangku kewajiban (duty-bearers) yang harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak itu.
Persoalan di lapangan berakar pada ketidakpastian hak atas ruang hidup dan terbatasnya akses wilayah tangkap. Ancaman kehilangan tempat tinggal, penyempitan ruang tangkap akibat reklamasi dan industri, pencemaran ekosistem, serta kesulitan memperoleh bahan bakar terus berulang.
Rembuk Agraria Pesisir menjawab persoalan itu dengan proses yang dimulai dari kampung. Diskusi tingkat kampung menghimpun persoalan, mengidentifikasi akar masalah, dan merumuskan kebutuhan warga, lalu hasilnya dibahas bersama institusi pemerintah terkait.
Pada November 2026, rangkaian inisiatif ini menjangkau Banggai Kepulauan, Malinau, Tegal, Bintan, Karawang, Sumenep, Lombok Utara, dan Fakfak. Konsolidasi itu menghubungkan keluhan lokal untuk memperlihatkan pola ketidakadilan struktural yang lebih luas.
KNTI berupaya memperkuat posisi tawar masyarakat pesisir untuk mendorong perubahan kebijakan dan tata kelola yang adil. Dani menjelaskan langkah konkret yang ia harapkan dari pemerintah.
“Dengan memulai proses dari kampung dan mengonsolidasikannya menjadi tuntutan kolektif, kami mendorong adanya langkah konkret—mulai dari penetapan masalah prioritas, institusi penanggung jawab, hingga tenggat waktu yang jelas. Komitmen pemerintah harus dicatat dan dipantau agar tidak berhenti sebagai pernyataan dalam forum saja, sebab pesisir bukan milik segelintir pihak,” tegasnya.*
