BERTUAHPOS.COM — Pemerintah daerah yang hendak menerbitkan obligasi daerah wajib menjaga batas utang paling tinggi 75% dari pendapatan, rasio kemampuan membayar utang (DSCR) minimal 2,5, serta defisit APBD maksimal 2,50% dari pendapatan.
Syarat itu disampaikan Kementerian Keuangan di tengah pembahasan RUU yang membuka peluang penerbitan obligasi daerah oleh Provinsi NTB dan NTT.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menjelaskan, pemerintah mendukung obligasi dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Kewenangan penerbitannya sudah diatur dalam UU HKPD, PP 1/2024, dan PMK 87/2024.
Tantangan utamanya, menurut dia, ada pada kesiapan fiskal, proyek, kelembagaan, dan tata kelola. Kesiapan itu mencakup dokumen perencanaan, kualitas laporan keuangan, studi kelayakan, serta kapasitas pengelolaan utang daerah.
Karena itu, penguatan RUU dinilai sebaiknya berupa fasilitasi kesiapan daerah, bukan pelonggaran prinsip kehati-hatian. Afirmasi yang lebih tepat berupa pendampingan proyek, penguatan kapasitas, dan fasilitasi proses.
UU HKPD dan aturan turunannya juga memberi sejumlah kemudahan. Persetujuan DPRD menyatu dengan persetujuan Rancangan APBD, sedangkan pertimbangan Mendagri paling lambat 15 hari kerja dan persetujuan Menkeu dalam 15 hari sejak menerima tembusan pertimbangan.
Nufransa juga menyoroti perbedaan kondisi kedua provinsi. NTB memiliki derajat desentralisasi fiskal yang relatif lebih baik, sedangkan NTT masih lebih bergantung pada transfer ke daerah (TKD).
“Keduanya menghadapi tantangan rigiditas belanja dan ruang belanja modal. Pembiayaan utang seharusnya memperkuat kapasitas pembangunan, bukan menutup kebutuhan belanja rutin,” ujarnya.
Di DPR, Baleg menyepakati penerbitan obligasi daerah masuk dalam RUU perubahan UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT. Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menilai ada serangkaian aturan yang harus dipenuhi daerah, dan “kalau dia mampu berarti top daerah itu”.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Sutarman Panjaitan menambahkan bahwa implementasinya tetap bergantung pada permintaan pasar. “Ini kan pertama menerbitkan obligasi daerah. Ini memang tergantung di laku itu enggak obligasinya itu,” kata Sutarman.*








