Jokowi Ingin Vaksin Corona Masuk Daftar WHO, BPOM: Pasti Tertunda!

Rabu, 18 November 2020 12:30
Jokowi Ingin Vaksin Corona Masuk Daftar WHO, BPOM: Pasti Tertunda!
Ilustrasi

BERTUAHPOS.COM — Presiden Joko Widodo menginginkan agar vaksin Covid-19 yang digunakan Indonesia, masuk dalam rekomendasi WHO. Sementara Badan POM RI memastikan bahwa target vaksin pada Desember ini dipastikan akan tertunda hingga Januari 2021 mendatang.

Keinginan Jokowi disampaikannya saat saat meninjau simulasi imunisasi vaksin Covid-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Bogor bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Advertisement

“Semua vaksin harus masuk daftar list WHO. Ini wajib,” kata Jokowi seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 18 November 2020 seperti dikutip dari CNNIndonesia.com

Jokowi menegaskan tidak mempermasalahkan apapun merk vaksin Covid-19 tersebut. Namun yang pasti besar harapannya bahwa vaksin dari Indonesia masuk dalam list rekomendasi WHO. “Saya nggak bicara merek apa. Asal sudah ada dalam lis WHO itu yang kita pilih,” ujarnya.

Baca: Benny Wenda Bentuk Pemerintahan Sementara Papua Barat, Ini Respon TNI

Jokowi mengatakan pemilihan vaksin berdasarkan atas kemanfaatan dan keefektifan. Dia berharap vaksin itu tiba di Indonesia pada November atau Desember.

“Kita harus siapkan distribusi ke seluruh Tanah Air. Ini tak mudah. Ini barang yang memerlukan kedinginan dengan derajat tertentu. Setiap vaksin dari produk berbeda memerlukan model distribusi yang berbeda,” katanya.

Namun Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito menyatakan rencana vaksin covid-19 yang ditargetkan Desember tertunda dan bakal mundur pada Januari 2021.

Hal ini lantaran emergency use of authorization (EUA) atau izin yang dikeluarkan untuk kepentingan mendesak tak mungkin diberikan akhir tahun ini. Dia memastikan bahwa informasi ini juga sudah disampaikan ke pemerintah.

“Kami sudah sampaikan pada pemerintah, bapak presiden, dan bapak menteri kesehatan bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020, sehingga tidak bisa diberikan EUA pada Desember minggu kedua atau ketiga 2020,” ujar Penny dalam rapat dengan Komisi IX DPR, 17 November 2020.

Kata Penny, data yang tidak dapat dilengkapi itu di antaranya meliputi hasil uji klinik vaksin covid-19 Sinovac yang telah diuji coba di Bandung dan hasil analisis uji klinik mid term. Dia memastikan apabila data-data tersebut dapat dilengkapi maka izin EUA dapat diberikan pada minggu ketiga Januari 2021.

“Sehingga kita mundur kembali ke rencana awal EUA diberikan pada minggu ketiga Januari 2021 dengan data-data. Kalau semua data bisa dilengkapi dengan baik kita bisa memberikan di minggu ketiga Januari 2021,” jelasnya. (bpc2)

Berita Terkini

Jumat, 04 Desember 2020 20:34

Menanti Prioritas Pembangunan APBD Riau 2021

#apbd #opini #anggaran

Jumat, 04 Desember 2020 18:38

Kondisi Geografis Riau Hambat Distribusi Logistik Pilkada, Wagubri: Harus Ditangani Serius!

#pilkada2020 #pilkadariau #logistikpilkada

Jumat, 04 Desember 2020 17:34

Ada Dugaan Kartel, KPPU Nilai Ada yang ‘Aneh’ dengan Harga Bawang Putih

#bawanghputih #hargabawangputih #kartelbawangputih #kppu

Jumat, 04 Desember 2020 17:15

Habib Rizieq Hanya Bawa Pengacara Saat Diperiksa, Bukan Massa

#hbs #rizieq #rizieqdiperiksa #fpi

Jumat, 04 Desember 2020 16:50

Jabatan Plh Walikota Dumai Diperpanjang

#plh #walikotadumai #zulkiflias #kpk

Jumat, 04 Desember 2020 15:32

Kucing Hutan dan Musang Diamankan dari Tempat Wisata di Pekanbaru

#kucinghutan #satwaliar #satwadilindungi

Jumat, 04 Desember 2020 14:30

Aturan Baru Tarif Ekspor Sawit Efektif Berlaku 10 Desember Ini

#tarifekspor #sawit #bpdpks #kemenkeu #cpo

Jumat, 04 Desember 2020 13:30

BKD Riau Terganggu dengan Isu Pelantikan Pejabat

#pelantikan #pejabat #pemprovriau