BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan serangkaian kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mempertahankan momentum pemulihan ekonomi. Kebijakan ini merespons gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan dampak kemarau panjang akibat El Nino.
“Saya ingin menyampaikan beberapa langkah kebijakan APBN untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah deraan dan tekanan yang sekarang ini terjadi dari ekonomi global. Juga ada faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama masyarakat kita yang berpendapatan rendah,” katanya kalam Konferensi Pers APBN KiTa pada Rabu, 25 Oktober 2023.
Kondisi El Nino telah menyebabkan lonjakan harga komoditas, terutama beras, yang memicu tekanan inflasi yang tinggi. Sementara itu, suku bunga yang tinggi di negara maju dan perlambatan ekonomi global juga memberikan dampak yang terasa bagi perekonomian dan masyarakat.
Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah telah merancang tiga paket kebijakan. Pertama, penebalan bansos dengan tambahan bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT) bertujuan untuk menjaga daya beli, menstabilkan harga, dan mengendalikan inflasi.
Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kilogram selama bulan Desember, dengan total anggaran sebesar Rp2,67 triliun. BLT, sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember, akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat, dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.
Kedua, pemerintah akan mengoptimalkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Kita mendorong KUR ini untuk bisa mencapai target Rp297 triliun. Pelaksanaannya agak tersendat di semester satu, maka kita minta agar program ini diakselerasi sehingga target tersebut dapat tercapai,” ujar Sri Mulyani.
Paket kebijakan ketiga adalah penguatan sektor perumahan untuk mendongkrak sektor konstruksi perumahan dan membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk memperoleh rumah.
Pemerintah akan menggratiskan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. Masyarakat berpenghasilan rendah juga akan menerima bantuan biaya administrasi selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah. Selain itu, target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk masyarakat miskin akan ditambah sebanyak 1,8 ribu rumah.
“Semua langkah-langkah ini diharapkan akan membantu perekonomian Indonesia bertahan dari guncangan ketidakpastian global. Dengan kebijakan yang cermat, pemerintah berupaya melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan yang ada,” tuturnya.***
