BERTUAHPOS.COM — Pemerintah Provinsi Riau menganggap obligasi dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan di tengah tekanan fiskal yang kian berat. Ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat dan tunggakan pembayaran dari pemerintah pusat memaksa daerah harus mencari sumber pendanaan baru yang terukur.
Hal ini disampaikan oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto sebagai respon atas rencana MPR RI yang akan mempercepat UU penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah dalam acara sarasehan di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin, 20 Juli 2025.
SF Hariyanto mengatakan, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering kali tidak mencukupi untuk menutup belanja wajib, sehingga ruang fiskal strategis semakin terbatas.
“APBD banyak habis untuk biaya wajib, sedang ruang fiskal strategis masih terbatas. Kondisi ini cukup memberikan tekanan bahkan untuk kebutuhan wajib saja,” ujar SF Hariyanto dalam kesempatan itu.
Menurutnya, tekanan fiskal tersebut berdampak langsung terhadap kewajiban belanja rutin pemerintah daerah. Hampir seluruh kabupaten dan kota di Riau mengalami kendala serupa dalam memenuhi pengeluaran dasar.
Beberapa daerah bahkan masih menunggak pembayaran gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara. Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hulu menjadi contoh wilayah yang belum menyelesaikan kewajiban tersebut.
“Sementara TPP 13 masih ada enam daerah yang belum menyelesaikan. Kondisi ini menunjukkan tekanan fiskal yang dihadapi berdampak langsung terhadap kewajiban belanja rutin,” tegas SF Hariyanto.
Pada tahun 2025, Riau masih menerima dana transfer sebesar Rp4 triliun dari pemerintah pusat. Tahun ini jumlah tersebut menurun drastis menjadi Rp2,8 triliun dengan total kurang bayar dari bagi hasil mencapai sekitar Rp4,2 triliun.
“Kurang bayar untuk Riau sebesar Rp713 miliar dan untuk kabupaten kota totalnya Rp3,5 triliun. Kondisi ini sangat menekan ruang fiskal kami,” jelas SF Hariyanto.
Oleh sebab itu, kata dia, obligasi dan sukuk daerah dinilai menjadi instrumen yang relevan untuk menjawab tantangan pembiayaan secara sah, aman, dan terukur. Penerbitan obligasi memungkinkan daerah mengakses dana publik tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pusat.
“Dengan enam BUMD dari berbagai sektor, Riau memiliki modal untuk mengembangkan obligasi daerah. Kami berharap ada pandangan lebih konkret dan teknis jika daerah ingin menerbitkan obligasi agar memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat,” ujar SF Hariyanto.
