BERTUAHPOS.COM — Tingginya angka kasus kematian ibu dan anak di Provinsi Riau tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah. Upaya penekanan kasus tersebut perlu melibatkan berbagai sektor — selain dukungan masyarakat dan kesadaran ibu, pihak perusahaan juga punya tanggung jawab terutama di lingkungan operasional mereka.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni lewat Pelatihan Antenatal Care dan Skrining Hipotiroid Kongenital untuk Bidan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Kegiatan ini diselenggarakan atas keja sama antara Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Riau dengan Community Development PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), di Hotel Tjokro, Pekanbaru, Senin, 20 Juli 2026.
Mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Muhammad Sardi menyambut positif inisiatif perusahaan. Ia berharap ada penambahan kapasitas peserta termasuk dari pihak rumah sakit di daerah.
“Meranti itu daerah yang sangat minim dalam segala hal, termasuk di sektor kesehatan. Selain SDM kami harap ada juga kepedulian dari perusahaan untuk fasilitas kesehatan masyarakat,” ujar Sardi.
Sardi menekankan kehadiran perusahaan seperti RAPP akan memacu perusahaan lain untuk melakukan hal serupa. Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan menjadi kunci pelayanan berkualitas di daerah.
“Kami akui Meranti sangat minim di sektor kesehatan. Ke depan kami berharap ada penambahan kapasitas peserta termasuk dari pihak rumah sakit di daerah,” kata Sardi.
Kepada Bertuahpos usai acara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menekankan bahwa dari 121 ibu hamil di Riau namun baru 41 ribu yang terpantau dalam hal pemeriksaan rutin. Jumlah Puskesmas yang mencapai ratusan tidak sebanding dengan tenaga kesehatan yang ada.
“Kami tidak boleh membiarkan kematian ibu dan bayi karena ini menyangkut HAM. Pelatihan seperti ini sangat membantu,” tegas Zulkifli.
Dia menyebut bahwa angka kematian balita di Riau cukup mengkhawatirkan di kisaran lebih dari 400 jiwa. Angka ini dinilai besar dan harus ditekan dengan berbagai upaya melibatkan seluruh sektor termasuk swasta. Oleh sebab itu, kata dia, perlu langkah intervensi yang serius.
Zulkifli menerangkan bahwa angka kematian bayi dan balita tertinggi berada di Indragiri Hilir. Sedangkan untuk kasus kematian ibu yang cukup banyak ada di Pelalawan dan Kampar. Sedangkan Kabupaten Kelupuan Meranti, angka kematian ibu termasuk yang lebih terkendali.
“Oleh sebab itu, kami menyambut baik kegiatan seperti ini dan semoga ke depan cakupan kegiatannya bisa lebih luas,” ujar Zulkifli.
Selain itu, program cek kesehatan gratis di Riau terus berjalan dengan capaian 20 persen hingga saat ini. Angka tersebut tentu saja meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2025, yang hanya mencapai 18 persen lebih.
Pemprov Riau, kata dia, bersifatnya melakukan intervensi karena eksekusi berada di kabupaten dan kota. Sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program kesehatan.
“Kita punya ratusan Puskesmas dan tidak sebanding dengan tenaga kesehatan yang ada. Jadi pelatihan seperti ini sangat membantu,” tegas Zulkifli.
Sementara itu, Community Development Head PT RAPP Ferdinand Leohansen Simatupang mengatakan, perusahaan dalam hal ini hanya bersifat memberikan dukungan. Menurutnya, penurunan angka kematian ibu melahirkan dan anak baru lahir merupakan salah satu fokus utama Sustainable Development Goals (SDGs), di mana diberlakukan zero tolerance (tidak ada toleransi) secara global.
Lebih rinci, sebagai data perbandingan, Ferdinand menyebut, di Provinsi Riau Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2024 mencapai 90,13 per 100.000 kelahiran dan Angka Kematian Bayi (AKB) 6,89 per 1.000 kelahiran.
Guna menekan angka tersebut, PT RAPP mendukung penuh peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dengan target menyasar 33 Puskesmas secara bertahap (Kuansing, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kampar, dan Siak). “Kami berpesan agar peserta dapat terus mengedukasi masyarakat terkait pencegahan sejak dini di lapangan,” ujarnya.
