BERTUAHPOS — DPRD Provinsi Riau menyarankan agar direksi PT SPR Trada (BUMD anak PT SPR), Bemi Hendrias, sebaiknya tidak diganti dalam waktu dekat.
Dorongan ini setelah beredarnya surat dari perusahaan induk (PT SPR) meminta SPT Trada segera melakukan RUPS LB dalam waktu dekat. Salah satu agendanya pergantian direktur anak perusahaan tersebut. Adapun surat tersebut, ditandatangani oleh Direktur Utama PT SPR yang baru, Ida Yulita Susanti.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdulah, dalam rapat dengar pendapat di kantor DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, menyarankan, jika pun langkah penggantian Dirut SPR Trada harus dilakukan, mungkin tidak dalam waktu dekat.
“Sebaiknya jangan diganti dulu. Biarkan mereka menuntaskan pekerjaannya. Setelah itu baru dikaji sejauh mana keberhasilannya, jadi ada tolak ukur yang jelas,” ujar Abdulah.
Salah satu alasan Abdullah, saat ini SPR Trada di bawah kepemimpinan Bemi tengah berupaya melakukan perbaikan dari berbagai isi di perusahaan tersebut. Upaya ini dilakukan agar perusahaan tersebut dapat memberikan PAD yang optimal ke Pemprov Riau.
Saat ini, PT Trada juga tengah memproses perizinan Pemanfaatan Hutan melalui skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Menurut Abdulah, izin tersebut tinggal selangkah lagi disetujui oleh kementerian terkait. Jika berhasil, kontribusi PT Trada terhadap pendapatan daerah berpeluang meningkat.
Abdulah menekankan pentingnya menjaga stabilitas manajemen agar program yang sedang berjalan tidak terganggu. “Stabilitas manajemen sangat penting. Selama tidak ada penyimpangan, program yang sudah direncanakan harus didukung,” katanya.
Politisi PKS dari dapil Pelalawan itu juga mengingatkan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) selaku induk PT Trada agar mengambil keputusan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Profesionalisme penting dalam mengambil kebijakan, dan tolak ukurnya harus jelas,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Abdulah menyoroti kinerja PT SPR yang dinilai belum optimal dalam memberikan deviden kepada daerah.
Dari Rp49 miliar dana penyertaan modal yang disuntikkan melalui APBD Riau, PT SPR baru mampu memberikan deviden Rp17 miliar.
Menurutnya, dengan core bisnis yang dikelola, PT SPR seharusnya bisa berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Sementara itu, Dirut PT SPR, Ida Yulita Susanti, menegaskan bahwa pergantian Dirut SPR Trada harus dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi perusahaan. “Itu merupakan salah satu langkah yang harus kami lakukan,” katanya.***
