BERTUAHPOS.COM — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan BPI Danantara untuk bergabung dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna memperluas dampak kebijakan fiskal dan moneter. Langkah ini mentransformasi KSSK menjadi “KSSK Plus” yang lebih terintegrasi dengan dunia usaha dan investasi.
CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengonfirmasi arahan tersebut usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin, 27 Juli 2026. Keterlibatan Danantara dirancang agar setiap keputusan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan sektor riil.
“Nanti ini KSSK diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya, supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja,” ujar Rosan.
Rosan menjelaskan bahwa dengan masuknya Danantara, cakupan peran KSSK akan melampaui stabilitas sistem keuangan semata. Forum ini akan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian masalah di sektor riil secara terintegrasi.
Ia menyebut konsep koordinasi tersebut sebagai “KSSK Plus”. “Jadi lebih ke the whole ecosystem-nya,” katanya. “Arahannya adalah KSSK Plus, plus Danantara, supaya dampaknya menyeluruh.”
Dengan format baru ini, Danantara akan menghadiri rapat rutin bulanan dan koordinasi triwulanan KSSK. Kehadiran lembaga pengelola investasi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek strategis nasional.
“Kami akan ikut dalam rapat-rapat KSSK ke depan. Ini memastikan perspektif investasi langsung hadir di pusat koordinasi,” kata Rosan.
Ia menambahkan bahwa sinergi ini akan mentranslasikan kebijakan stabilitas menjadi proyek nyata yang menciptakan lapangan kerja. “Dengan terlibatnya Danantara, setiap keputusan KSSK bisa langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha,” pungkas Rosan.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan sistem keuangan Indonesia. Lembaga nonstruktural ini mempertemukan empat institusi penting, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menteri Keuangan bertindak sebagai koordinator untuk memastikan setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Melalui koordinasi yang erat, KSSK menyatukan kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, pengawasan sektor jasa keuangan, hingga penjaminan simpanan.
KSSK juga rutin memantau kondisi stabilitas sistem keuangan guna mendeteksi potensi risiko sejak dini. Jika ancaman krisis muncul, lembaga ini segera mengambil langkah strategis dan terkoordinasi agar dampaknya tidak meluas serta tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional.
