BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Para petani sawit punya hak 30% atas pengelolaan dana sawit yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Namun sejauh ini, imbal hasil yang diterima petani masih sebatas pada program peremajaan kebun sawit rakyat atau PSR.
Padahal, beban petani sawit terlebih di Riau tidak hanya pada usia pohon sawit yang menua, mahalnya harga pupuk masih menjadi kendala besar para petani untuk meningkatkan produktivitas buah kelapa sawit.
Oleh sebab itu, ekonom Tungkot Sipayung mendorong kepada pemerintah untuk menyediakan pupuk murah agar pungutan dana yang dilakukan oleh BPDPKS juga dapat dinikmati para petani.
“Dalam hal ini, pemerintah juga harus menyediakan pupuk murah untuk para petani sawit. Dan itu bisa direalisasikan dengan menggunakan anggaran dari BPDPKS,” tuturnya.
Dia mengungkapkan bahwa kehadiran pupuk bersibsidi sangat dibutuhkan oleh petani sawit. Presiden bahkan bisa memberikan dorongan kepada PT Pupuk Indonesia untuk penyaluran pupuk murah.
“Misalnya harga pupuknya Rp10 ribu. Petani cukup beli diharga Rp5 ribu disubsidi dari dana sawit yang dikelola BPDPKS. Jadi harga pupuk bisa ditekan setengahnya, kan itu sudah sangat membantu,” ujarnya.
Menurut Tungkot, ini merupakan langkah tepat yang bisa dilakukan pemeriksaan saat ini mengingat harga pupuk dan herbisida saat ini tengah melambung tinggi hingga lebih dari 100%.
“Jangan masyarakat merengek-rengek karena harga minyak goreng naik dan langsung disubsidi pemerintah pakai dana sawit, sementara petani sawit yang kesusahan karena pupuk naik tapi tidak disubsidi. Itu kan menampilkan ketidakadilan pemerintah,” ujarnya.
“Seharusnya pemerintah, kalau minyak goreng saja disubsidi, ya petani sawit yang dananya tiap hari dipungut, dananya kembalikan lah ke sana juga sebagian. Itu supaya adil,” katanya. (bpc2)
